Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily/Net

Politik

Pimpinan Komisi VIII Jamin Hasil Pengelolaan Dana Haji Kembali Ke Jemaah

SELASA, 08 JUNI 2021 | 11:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Calon jemaah haji tetap mendapatkan manfaat lebih dari dana yang disimpan dan dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menanggapi polemik dana haji setelah dua tahun Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji.

"Kami pastikan, kami akan minta kepada BPKH agar pada saat mereka berangkat akan ada tambahan nilai manfaat dari uang simpanan jemaah haji itu," ujar Ace kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/6).


Ace mengatakan bahwa setiap hasil pengelolaan dana haji akan kembali manfaatnya kepada calon jamaah yang bersangkutan dalam bentuk penambahan fasilitas pelayanan.

"Karena begini, biaya haji yang disebut dengan BPIH rata-rata tahun 2019 yang lalu itu biaya totalnya Rp 70 jutaan per orang, jemaah haji membayar itu Rp 35 juta," terangnya.

"Sisanya itu diambil dari dana kelolaan haji yang disebut dengan dana optimalisasi haji. Jadi manfaatnya tetap kembali ke jemaah haji," imbuhnya.

Biaya total yang dibayarkan tersebut, kata Ace, masih kurang dari setengah biaya haji swasta atau yang memakai biaya ongkos naik haji (ONH) Plus.

"Kalau kita bandingkan dengan jamaah haji yang dilaksanakan swasta atau ONH Plus itu kan rata-rata biayanya antara Rp 150 juta sampai Rp 250 juta," jelasnya.

Hanya saja, lanjut legislator Partai Golkar ini, biaya tambahan sampai Rp 70 juta dari dana kelolaan haji itu dipastikan fasilitas jemaah haji tidak kalah dari jemaah ONH Plus.

"Untuk jamaah regular dengan fasilitas tidak kalah dengan ONH Plus itu per orang biayanya Rp 70 juta, sementara jamaah sendiri membayar Rp 35 juta, itu yang dirumuskan di DPR," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya