Berita

Aditia Febriansyah, pengamat ekonomi dari Institute for Strategic Innovation and Tehnological Advancement of Businesses (ISITAB) Bandung./RMOL

Politik

Perekrutan Novel Dkk Oleh BUMN Bisa Jadi Win-Win Solution

SELASA, 08 JUNI 2021 | 09:13 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Publik berharap agar kegaduhan yang disebabkan oleh protes sebagian pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) tidak sampai mengganggu kinerja lembaga tersebut. Gangguan atau sabotase pada institusi KPK lantaran tidak terakomodasinya kepentingan pribadi atau kelompok dinilai tidak bijaksana dan karena itu tidak boleh terjadi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aditia Febriansyah, pengamat ekonomi dari Institute for Strategic Innovation and Tehnological Advancement of Businesses (ISITAB) Bandung kepada redaksi, Selasa (8/6).

Menurut Aditia, kepentingan untuk menjaga keberlanjutan KPK jauh lebih penting daripada penyelamatan individu atau kelompok tertentu di dalam lembaga tersebut. Karena itu, ia mendukung Pimpinan KPK mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kegiatan operasional KPK tetap berjalan seperti biasa.


Di sisi lain, alumnus FEB UNPAD itu mendorong pemerintah dapat memediasi pihak-pihak yang saat ini berpolemik untuk mencari jalan keluar yang elegan. Khususnya, menyangkut masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada pegawai-pegawai yang tak lolos TWK.

Dalam konteks itu, Aditia mendukung formula yang diusulkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu agar Novel Baswedan dan kawan-kawan direkrut BUMN guna membenahi persoalan tata kelola perusahaan plat merah.

“Pemberian peran kepada mereka untuk memperkuat good corporate governance (GCG) BUMN itu ide brilian yang dapat menjadi win-win solution. Tugas negara di BUMN tak kalah mulia dari di KPK,” jelas Adit.

Ia berharap, apabila tawaran itu datang kepada pekerja KPK yang tak lolos TWK, mereka mau berbesar hati untuk menerimanya. Sebab, apabila mereka ngotot untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) KPK, justru berpotensi menambah gejolak baru yang tidak perlu.

“Persoalannya bukan tentang kompeten dan tidak kompeten karena tak ada keraguan pada kualitas individu pekerja KPK. Saya hanya melihat, secara organisasi akan berat, karena dimanapun, yang namanya organisasi itu perlu kekompakan internal dan kepatuhan pada pimpinan,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya