Berita

Aditia Febriansyah, pengamat ekonomi dari Institute for Strategic Innovation and Tehnological Advancement of Businesses (ISITAB) Bandung./RMOL

Politik

Perekrutan Novel Dkk Oleh BUMN Bisa Jadi Win-Win Solution

SELASA, 08 JUNI 2021 | 09:13 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Publik berharap agar kegaduhan yang disebabkan oleh protes sebagian pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) tidak sampai mengganggu kinerja lembaga tersebut. Gangguan atau sabotase pada institusi KPK lantaran tidak terakomodasinya kepentingan pribadi atau kelompok dinilai tidak bijaksana dan karena itu tidak boleh terjadi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aditia Febriansyah, pengamat ekonomi dari Institute for Strategic Innovation and Tehnological Advancement of Businesses (ISITAB) Bandung kepada redaksi, Selasa (8/6).

Menurut Aditia, kepentingan untuk menjaga keberlanjutan KPK jauh lebih penting daripada penyelamatan individu atau kelompok tertentu di dalam lembaga tersebut. Karena itu, ia mendukung Pimpinan KPK mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kegiatan operasional KPK tetap berjalan seperti biasa.


Di sisi lain, alumnus FEB UNPAD itu mendorong pemerintah dapat memediasi pihak-pihak yang saat ini berpolemik untuk mencari jalan keluar yang elegan. Khususnya, menyangkut masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada pegawai-pegawai yang tak lolos TWK.

Dalam konteks itu, Aditia mendukung formula yang diusulkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu agar Novel Baswedan dan kawan-kawan direkrut BUMN guna membenahi persoalan tata kelola perusahaan plat merah.

“Pemberian peran kepada mereka untuk memperkuat good corporate governance (GCG) BUMN itu ide brilian yang dapat menjadi win-win solution. Tugas negara di BUMN tak kalah mulia dari di KPK,” jelas Adit.

Ia berharap, apabila tawaran itu datang kepada pekerja KPK yang tak lolos TWK, mereka mau berbesar hati untuk menerimanya. Sebab, apabila mereka ngotot untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) KPK, justru berpotensi menambah gejolak baru yang tidak perlu.

“Persoalannya bukan tentang kompeten dan tidak kompeten karena tak ada keraguan pada kualitas individu pekerja KPK. Saya hanya melihat, secara organisasi akan berat, karena dimanapun, yang namanya organisasi itu perlu kekompakan internal dan kepatuhan pada pimpinan,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya