Berita

Aditia Febriansyah, pengamat ekonomi dari Institute for Strategic Innovation and Tehnological Advancement of Businesses (ISITAB) Bandung./RMOL

Politik

Perekrutan Novel Dkk Oleh BUMN Bisa Jadi Win-Win Solution

SELASA, 08 JUNI 2021 | 09:13 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Publik berharap agar kegaduhan yang disebabkan oleh protes sebagian pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) tidak sampai mengganggu kinerja lembaga tersebut. Gangguan atau sabotase pada institusi KPK lantaran tidak terakomodasinya kepentingan pribadi atau kelompok dinilai tidak bijaksana dan karena itu tidak boleh terjadi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aditia Febriansyah, pengamat ekonomi dari Institute for Strategic Innovation and Tehnological Advancement of Businesses (ISITAB) Bandung kepada redaksi, Selasa (8/6).

Menurut Aditia, kepentingan untuk menjaga keberlanjutan KPK jauh lebih penting daripada penyelamatan individu atau kelompok tertentu di dalam lembaga tersebut. Karena itu, ia mendukung Pimpinan KPK mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kegiatan operasional KPK tetap berjalan seperti biasa.


Di sisi lain, alumnus FEB UNPAD itu mendorong pemerintah dapat memediasi pihak-pihak yang saat ini berpolemik untuk mencari jalan keluar yang elegan. Khususnya, menyangkut masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada pegawai-pegawai yang tak lolos TWK.

Dalam konteks itu, Aditia mendukung formula yang diusulkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu agar Novel Baswedan dan kawan-kawan direkrut BUMN guna membenahi persoalan tata kelola perusahaan plat merah.

“Pemberian peran kepada mereka untuk memperkuat good corporate governance (GCG) BUMN itu ide brilian yang dapat menjadi win-win solution. Tugas negara di BUMN tak kalah mulia dari di KPK,” jelas Adit.

Ia berharap, apabila tawaran itu datang kepada pekerja KPK yang tak lolos TWK, mereka mau berbesar hati untuk menerimanya. Sebab, apabila mereka ngotot untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) KPK, justru berpotensi menambah gejolak baru yang tidak perlu.

“Persoalannya bukan tentang kompeten dan tidak kompeten karena tak ada keraguan pada kualitas individu pekerja KPK. Saya hanya melihat, secara organisasi akan berat, karena dimanapun, yang namanya organisasi itu perlu kekompakan internal dan kepatuhan pada pimpinan,” pungkasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya