Berita

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto/Net

Politik

Waspada Fraud Di Rencana Anggaran Alpahankam, Menhan Dapat Tawaran Solusi Dari Indeks 98

SENIN, 07 JUNI 2021 | 22:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana anggaran modernisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Alpahankam) diharapkan jauh dari kecurangan (fraud).

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, mendapat tawaran solusi dari Direktur Eksekutif Indeks 98, Wahab Talaohu agar Fraud tidak terjadi dalam rencana besar pembangunan sistem pertahanan nasional.

"Perlu adanya formulasi kebijakan yang lebih komprehensif mengingat pertahanan dan keamanan adalah isu strategis nasional," ujar Wahab dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).


Kekhawatiran Wahab terkait Fraud, ia simulasikan dalam strutur kepengurusan PT PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

Di satu sisi, dia mendukung peranan PT TMI menganalisis dan memberikan masukan dari para ahli di dalamnya kepada pemerintah atau dalam hal ini Kemenhan, terkait alih teknologi dan pencarian alutsista terbaik untuk Indonesia.

Namun di sisi yang lain, dia mengaku menelusuri lebih dalam mengenai PT TMI ini. Di mana di dalamnya terdapat pemilik saham dan pengurus yang memiliki kedekatan dengan Prabowo.

Orang-orang tersebut antara lain Glenny H Karipuan selaku Komisaris Utama dan Judi Magio Yusuf selaku Komisaris PT TMI yang merupakan teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer (Akmil) dan juga aktif di Partai Gerindra.

Selain itu, ada nama Harsusanto selaku Direktur Utama (Dirut) PT TMI yang merupakan mantan pimpinan PT PAL, Nugroho Widyotomo selaku komisaris PT TMI dan Mundasir selaku Direktur PT TMI, sebagai lulusan Akmil 1988.

Maka dari itu, Wahab menyarankan Prabowo untuk mempertimbangkan aspek kontinyuitas yang lebih strategis dalam merencanakan anggaran Alpahankam, dan juga mengedepankan prinsip transparan.

"Misalnya seperti membangun dan atau memperkuat industri alutsista dalam negeri. Dan prlu adanya keterbukaan informasi publik agar tidak terjadi fraud dan atau abuse of power di Kemenhan," demikian Wahab Talaohu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya