Komisi I DPR: Anggaran Kemenhan Dipatok 0,8 Persen Tiap Tahun, Tapi PDB Selalu Naik

Anggaran Kementerian Pertahanan selama ini bertahan di angka 0,8 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.

Begitu dikatakan anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha soal polemik rancangan Perpres Alpahankam yang menyebutkan rencana anggaran pembelian alutsista sebesar Rp 1,7 kuadriliun.

"Dari tahun ke tahun anggaran TNI tidak lebih dari 0,8 persen dari PDB. Tetapi karena PDB kita terus naik, sekarang kan Rp 13 triliun, nanti tahun depan kan naik lagi," ujar Syaifullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

Ia lantas menyinggung target Presiden Joko Widodo yang berharap anggaran Kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto itu bisa naik 1,2 persen dari PDB.

Dikatakan Syaifullah, soal angka yang muncul dalam rancangan Perpres Alpahankam tidak perlu diperdebatkan. Pasalnya, saat ini belum ada pengajuan secara resmi dari Kemenhan. Termasuk juga pagu anggaran indikatif untuk Kemenhan pun belum ditetapkan.

"Itu kan (pagu indikatif) nanti di Badan Anggaran munculnya, kementerian ini dapat sekian, lembaga ini dapat sekian," jelas politisi PPP ini.

Soal kebocoran informasi rancangan Perpres Alpahankam, ia enggan berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Kalau masih rapat di pemerintah lalu bocor ya itu urusan lain," tandasnya.