Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan/RMOL

Politik

Demokrat Dukung Anggaran Pertahanan Rp 1,7 Kuadriliun Dengan Syarat Jangka Waktu Diperpanjang

SENIN, 07 JUNI 2021 | 16:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia tidak dipermasalahkan oleh Partai demokrat, karena dianggap sesuai dengan program minimum essential force (MEF).

"Dari Demokrat mendukung untuk modernisasi karena itu sesuai program MEF, kita dukung," ujar anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).

Pernyatan Syarief Hasan tersebut menyikapi polemik rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).


Dalam rancangan Perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000.000 dolar AS, yang jika dikonversikan sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Anggaran ini disebutkan harus habis dipakai dalam waktu kurang dari 3 tahun atau tahun 2024.

Menurut Syarief, secara anggaran bisa menjadi tidak menjadi masalah untuk mensukseskan program MEF. Tetapi, jangka waktu tiga tahun tersebut yang perlu ditambah.

"Maksud kita, ini boleh kalau mau bikin grand strategy yang baru dengan anggaran segitu, boleh kita dukung. Tetapi tidak untuk tiga tahun, kalau bisa 10 tahun," terangnya.

Bagi Syarief, jangka waktu tiga tahun terlalu singkat dan dikhawatirkan anggaran tidak digunakan dengan akuntabel dan transparan.

"Iya jangka waktu, masa tiga tahun? Tranparansinya bagaimana, akuntabilitasnya, rakyat lagi susah," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya