Berita

Pengamat politik Universitas Paramadina sekaligus penggagas Lembaga Survei Kedaikopi, Hendri Satrio/Net

Politik

Hendri Satrio: Parpol Tidak Bakal Mengusung Capres Sembarangan, Meski PT 0 Persen

SENIN, 07 JUNI 2021 | 15:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keinginan partai politik (parpol) mengenai jumlah pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024 mendatang sudah mulai diwacanakan.

Misalnya, seperti disampaikan PDIP yang menginginkan hanya dua paslon. Berbeda dengan Partai Nasdem dan PKS yang menginginkan paslon Pilpres 2024 lebih dari tiga pasangan, guna menghindari polarisasi dan perpecahan.

Menanggapi isu tersebut, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengaku lebih sepakat dengan sikap Nasdem dan PKS.


Karena itu, dia mendorong agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di-nol-kan. Dengan begitu menurutnya, semua tokoh bangsa yang potensial bisa menjadi calon pemimpin di pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Iya yang paling enak untuk demokrasi itu memang thresholdnya nol persen. Jadi siapa saja selama sesuai dengan UUD bisa dicalonkan dan mencalonkan sebagai presiden Indonesia, itu yang paling oke. Jadi thresholdnya enggak usah ada,” ucap Hendri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

Penggagas Lembaga Survei Kedaikopi ini juga tidak memungkiri bahwa animo masyarakat akan cukup besar, jika capres yang muncul cukup banyak.

Tak terkecuali, Hendri memprediksi, akan banyak tokoh yang akan maju menjadi capres maupun cawapres.

Kendati begitu, ia berpendapat partai politik tidak akan sembarangan menentukan calon presiden, lantaran tidak mau ambil risiko atas biaya politik pencapresan yang besar.

"Nah, sehingga kalau thresholdnya enggak ada bisa muncul beberapa calon, dan kalau enggak ada thresholdnya enggak mungkin sembarangan juga partai politik mengusung calon presiden dan Wakil presiden," ungkap Hendri.

"Kan mahal, (butuh) biaya banyak untuk bertarung di kursi presiden dan wakil presiden,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya