Berita

Pengamat politik Universitas Paramadina sekaligus penggagas Lembaga Survei Kedaikopi, Hendri Satrio/Net

Politik

Hendri Satrio: Parpol Tidak Bakal Mengusung Capres Sembarangan, Meski PT 0 Persen

SENIN, 07 JUNI 2021 | 15:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keinginan partai politik (parpol) mengenai jumlah pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024 mendatang sudah mulai diwacanakan.

Misalnya, seperti disampaikan PDIP yang menginginkan hanya dua paslon. Berbeda dengan Partai Nasdem dan PKS yang menginginkan paslon Pilpres 2024 lebih dari tiga pasangan, guna menghindari polarisasi dan perpecahan.

Menanggapi isu tersebut, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengaku lebih sepakat dengan sikap Nasdem dan PKS.


Karena itu, dia mendorong agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di-nol-kan. Dengan begitu menurutnya, semua tokoh bangsa yang potensial bisa menjadi calon pemimpin di pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Iya yang paling enak untuk demokrasi itu memang thresholdnya nol persen. Jadi siapa saja selama sesuai dengan UUD bisa dicalonkan dan mencalonkan sebagai presiden Indonesia, itu yang paling oke. Jadi thresholdnya enggak usah ada,” ucap Hendri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

Penggagas Lembaga Survei Kedaikopi ini juga tidak memungkiri bahwa animo masyarakat akan cukup besar, jika capres yang muncul cukup banyak.

Tak terkecuali, Hendri memprediksi, akan banyak tokoh yang akan maju menjadi capres maupun cawapres.

Kendati begitu, ia berpendapat partai politik tidak akan sembarangan menentukan calon presiden, lantaran tidak mau ambil risiko atas biaya politik pencapresan yang besar.

"Nah, sehingga kalau thresholdnya enggak ada bisa muncul beberapa calon, dan kalau enggak ada thresholdnya enggak mungkin sembarangan juga partai politik mengusung calon presiden dan Wakil presiden," ungkap Hendri.

"Kan mahal, (butuh) biaya banyak untuk bertarung di kursi presiden dan wakil presiden,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Inilah Jurus GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Driver

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:08

Relawan SPPG Didorong Bersertifikasi

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:04

Ulama Asal Madura Raih Summa Cum Laude di Universitas Al-Azhar

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:44

Penolakan Publik soal Posisi Polri di Bawah Kementerian Capai 71,9 Persen

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:28

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:21

GAN Minta Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Kasus Pemalsuan IUP

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Jelang HPN 2026, JMSI Kaltim Dorong Pers Adaptif Hadapi Perubahan Perilaku Gen Z

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Asta Cita Prabowo Tak Boleh Berhenti Sebatas Slogan Politik

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:01

Pusjianmar Seskoal Bedah MDA Bersama Pakar dari British Royal Navy

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:55

Selengkapnya