Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024 (Alpahankam), kembali mendapat kritik.
Kali ini disampaikan Koordinator Koalisi Masyarakat Pro Pembangunan Daerah, Alimanikam Umar, yang mengangkat isu pengembangan sistem pertahanan Indonesia ini dikaitkan dengan perekonomian domestik.
Menurutnya, anggaran yang dicantumkan di dalam RPerpres Alpanhankam sebesar Rp 1.760 triliun itu merupakan nilai yang cukup besar, jika diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Begitu besar untuk pengeluaran pertahanan dari anggaran negara," ujar Alimanikam Umar dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).
Alimanikam Umar coba memaparkan dampak perekonomian yang akan ditanggung Indonesia jika harus memaksa menyetujui RPerpres Alpahankam ini menggunakan analisis data panel.
Pertama, ia menjelaskan bahwa dalam produksi produk pertahanan akan lebih banyak kebutuhan penelitian dan pengembangan, serta sumber daya berkualitas. Staf yang berkualitas ini menurutnya akan dibutuhkan banyak di sektor ini.
Namun, tingkat
turnover pekerja akan rendah karena pengeluaran belanja pertahanan negara, sementara Indonesia merupakan negara berkembang. Sehingga, hal ini lah yang akan menjadi faktor penghambat penyerapan tenaga kerja di sektor lain.
Di samping itu, Alimanikam Umar juga memaparkan bahwa upaya modernisasi persenjataan dari negara-negara yang tidak memiliki stabilitas politik dan militer seperti Indonesia juga bakal menciptakan tekanan pada anggaran dan pendapatan negara.
"Dan mengarahkan pemerintah ke utang luar negeri, sehingga menurunkan kesejahteraan sosial," sambungnya.
Pengeluaran belanja pertahanan di negara berkembang seperti Indonesia, lanjut Alimanikam Umar, cendrung mengutamakan impor, sehingga menimbulkan efek negatif pada keseimbangan neraca pembayaran.
"Sebagai hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, terlihat bahwa pengeluaran militer mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara secara negatif," ucapnya.
"Untuk alasan ini, negara harus menciptakan lebih banyak lingkungan yang damai, mengurangi pengeluaran pertahanan mereka dan mengalihkan sumber daya investasi mereka ke yang lain. Daerah yang akan menjamin pertumbuhan ekonomi mereka," demikian Alimanikam Umar.
