Berita

Persidangan kasus bansos dengan saksi Matheus Joko Santoso/RMOL

Hukum

Bukan Rp 10 Ribu, Saksi Joko Ternyata Diperintahkan Juliari Minta Rp 11 Ribu Per Paket Kepada Vendor Bansos

SENIN, 07 JUNI 2021 | 13:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Fakta persidangan kembali menguak fakta baru dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19, Matheus Joko Santoso, mengungkap ada tambahan pungutan Rp 1.000 per paket sembako, total yang dipungut sebesar Rp 11 ribu per paket sembako. Bukan Rp 10 ribu per paket sembako seperti yang disebutkan sebelumnya.

Hal itu diungkap Joko saat menjadi saksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin siang (7/6).

Awalnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan berita acara pemeriksaan (BAP) Joko saat menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Joko juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.

"Bahwa terkait perintah atau arahan mengenai penarikan fee sebesar Rp 10 ribu per paket untuk pemilik paket dan Rp 1.000 per paket untuk operasional. Bisa saya jelaskan sebagai berikut. Awalnya pada tahap tiga berlangsung saudara Adi Wahyono saat menjabat sebagai KPA atau Plt Direktur PSKBS menyampaikan kepada saya untuk mengumpulkan uang fee setoran untuk menteri Sosial sejumlah Rp 10 ribu per paket," ujar Jaksa membacakan BAP saksi Joko seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (7/6).

"Dan uang fee operasional sejumlah Rp 1.000 per paket dari vendor-vendor yang dapat pekerjaan bansos Covid-19. Saudara Adi Wahyono saat itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan mendapat arahan dari Menteri Sosial saudara Juliari P Batubara," sambungnya Jaksa.

Selanjutnya, saksi Joko membeberkan berapa uang fee yang sudah dikumpulkan selama periode pertama pengadaan bansos sembako Covid-19.

"Yang saya laporkan waktu itu berdasarkan yang sudah saya terima dari fee setoran sejumlah Rp 14,5 miliar, fee operasional sejumlah Rp 5.117.300.000, sehingga total adalah Rp 19.132.000.000," beber Joko.

Dari uang yang sudah dikumpulkan dari para vendor bansos, kata Joko, sudah ada yang disetorkan kepada Juliari sebesar Rp 11,2 miliar, yang dilakukan sebanyak 5 kali.

"Ada sisa untuk fee tersebut sebanyak Rp 2.815.00.000 yang saya simpan di koper pak. Kemudian untuk fee operasional disampaikan kurang lebih Rp 4.825.000.000 kemudian masih ada sisa Rp 292 juta dan saya simpan pak," terang Joko.

Joko menjelaskan, fee operasional Rp 1.000 yang juga dimintai kepada vendor bansos juga merupakan arahan dari Juliari melalui Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Pada waktu itu kita laporkan juga Pak Adi yang menyampaikan langsung, disampaikan secara umum saja bahwasanya terkait dengan pembayaran biaya-biaya operasional juga terkait dengan penyerahan uang untuk pak Dirjen, dan saya, dan BPK juga secara umum juga disampaikan pada waktu itu pak," jelas Joko.

Uang operasional itu, lanjut Joko, digunakan untuk membayar biaya operasional Juliari, tim, dan kegiatan.

"Operasional Pak Menteri seperti membayar sewa jet, kemudian ada juga yang hal kecil lainnya membayar swab dan membuat seragam untuk ajudan," pungkas Joko.

Populer

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

Bang Yos: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Banyak yang Terselamatkan

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32

Sambangi Rumah Steven, Komandan Lanud TNI AU Merauke Berikan Seekor Babi dan Beras

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:42

Sadar dengan Jebakan Utang China, Pemerintahan Baru Samoa Urungkan Proyek BRI

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:01

UPDATE

Semprot Kominfo, Nurul Arifin: Program ASO Jangan Bebani Rakyat, Apalagi Ambil Untung

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:34

Tambahan Kasus Meninggal Corona Masih di Atas 1.800, yang Positif Lebih Rendah dari Pasien Sembuh

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:22

Indonesia Genjot Diplomasi Kopi di Empat Provinsi Mesir

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:18

Demokrat: Penanganan Covid-19 Butuh Political Will Jokowi pada Kesehatan, Bukan Infrastruktur

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:16

Waspadai Satupena Ilegal, Rapat Anggota Digelar 15 dan 16 Agustus

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:04

30 Tahun Mengabdi, Akpol 91 dan Mahasiswa Gencarkan Vaksinasi Percepat Herd Immunity

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:58

Duh, Don Adam Ungkap Dugaan Akun Medsos Sri Mulyani Dikelola Pakai Uang Negara

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:44

Joe Biden: Apa yang Terjadi di Indonesia jika Benar 10 Tahun ke Depan Jakarta Tenggelam?

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:37

Menkeu Berikan Pembebasan Pajak Barang Mewah Lagi, Kini Buat Kapal Pesiar dengan Kepentingan Negara dan Wisata

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:22

Ogah Wajibkan Masker di Sekolah, Gubernur Florida: Itu Pilihan Orangtua

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:59

Selengkapnya