Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Tolak Usulan 2 Paslon Untuk Pilpres 2024, Willy Aditya: Kita Harus Move On!

SENIN, 07 JUNI 2021 | 13:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan PDI Perjuangan agar Pilpres 2024 mendatang diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja terus menuai perdebatan. Tak sedikit yang menilai usulan PDIP itu akan memperpanjang polarisasi di masyarakat.

Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dua pasangan calon akan berpotensi menciptakan polarisasi jilid II, yang bisa merusak sistem demokrasi di Indonesia.

"Kalau dua (paslon) langsung, di tengah politik identitas yang begitu tajam, fragmentasinya sampai hari ini baperannya masih terasa. Walaupun di elite sudah terjadi rekonsiliasi, tapi kan edukasinya tidak terjadi (di masyarakat), yang namanya buzzer aja masih goreng-gorengan,” kata Willy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).


"Tentu sebagai bangsa, kita harus move on, sebagai elite kita harus mampu meng-educate publik dalam rangka itu,” imbuhnya.

Disinggung mengenai usulan PKS yang menginginkan Pilpres 2024 seperti 2004 dan 2009 yang diisi 4-5 pasangan calon, Willy mengusulkan adanya simulasi dahulu sebelum menentukan berapa calon yang paling ideal untuk 2024.

"Gini, UU-nya kan belum diubah, maka kemudian kita punya keterbatasan untuk komposisi. Kalau kita mau simulasi saja, simulasi enggak cukup lima paslon, karena apa? Partainya kurang dan lebih maksimal itu kalau diutak atik gathuk lah cuma 4 paslon,” ucapnya.

Willy menambahkan, sejak awal Nasdem sudah mengusulkan adanya revisi UU, namun disayangkan hal itu tidak terjadi.

“Kenapa? Biar ruang dan sirkulasi semakin terbuka. Kalau kita memiliki 10-15 persen syarat PT, ada satu dan beberapa partai yang mengusulkan sendiri, yang lain cukup berkoalisi dengan satu partai,” katanya.

"Artinya apa? Semakin terbuka ruang untuk pengusungan tersebut. Tapi kalau seperti sekarang kalau kita buat simulasi ya maksimal empat paling atau tiga,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya