Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Tolak Usulan 2 Paslon Untuk Pilpres 2024, Willy Aditya: Kita Harus Move On!

SENIN, 07 JUNI 2021 | 13:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan PDI Perjuangan agar Pilpres 2024 mendatang diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja terus menuai perdebatan. Tak sedikit yang menilai usulan PDIP itu akan memperpanjang polarisasi di masyarakat.

Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dua pasangan calon akan berpotensi menciptakan polarisasi jilid II, yang bisa merusak sistem demokrasi di Indonesia.

"Kalau dua (paslon) langsung, di tengah politik identitas yang begitu tajam, fragmentasinya sampai hari ini baperannya masih terasa. Walaupun di elite sudah terjadi rekonsiliasi, tapi kan edukasinya tidak terjadi (di masyarakat), yang namanya buzzer aja masih goreng-gorengan,” kata Willy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

"Tentu sebagai bangsa, kita harus move on, sebagai elite kita harus mampu meng-educate publik dalam rangka itu,” imbuhnya.

Disinggung mengenai usulan PKS yang menginginkan Pilpres 2024 seperti 2004 dan 2009 yang diisi 4-5 pasangan calon, Willy mengusulkan adanya simulasi dahulu sebelum menentukan berapa calon yang paling ideal untuk 2024.

"Gini, UU-nya kan belum diubah, maka kemudian kita punya keterbatasan untuk komposisi. Kalau kita mau simulasi saja, simulasi enggak cukup lima paslon, karena apa? Partainya kurang dan lebih maksimal itu kalau diutak atik gathuk lah cuma 4 paslon,” ucapnya.

Willy menambahkan, sejak awal Nasdem sudah mengusulkan adanya revisi UU, namun disayangkan hal itu tidak terjadi.

“Kenapa? Biar ruang dan sirkulasi semakin terbuka. Kalau kita memiliki 10-15 persen syarat PT, ada satu dan beberapa partai yang mengusulkan sendiri, yang lain cukup berkoalisi dengan satu partai,” katanya.

"Artinya apa? Semakin terbuka ruang untuk pengusungan tersebut. Tapi kalau seperti sekarang kalau kita buat simulasi ya maksimal empat paling atau tiga,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya