Berita

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Willy Aditya/Net

Politik

Di Mata Nasdem, Ruang Untuk Calon Presiden Terlalu Sempit Karena Ada Presidential Threshold

SENIN, 07 JUNI 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pilpres 2024 masih dinamis, sehingga belum tepat untuk memberi jawaban berapa pasangan calon yang ideal tampil di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Jawaban ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Willy Aditya menanggapi keinginan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang hanya ingin ada dua pasangan calon di Pilpres 2024.

"Tak bisa kita mengidealisasi secara fair terhadap suatu hal yang dinamis. Kita kan enggak tahu komposisinya seperti apa,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin(7/6).


Disinggung mengenai luka lama di 2019 dengan mengusung 2 paslon hingga berujung pada perpecahan dan polarisasi, Willy mengatakan 2019 harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh partai poliitk untuk menuju 2024 yang lebih baik.

"Tentu itu jadi evaluasi menjadi catatan kita. Kalau dua paslon fragmentasinya terlalu tajam. Nah bagaimana ruang kepemimpinan itu kita buka,” imbuhnya.

Ketua DPP Partai Nasdem ini menambahkan, Indonesia tidak memiliki ruang aktualisasi yang lebar untuk para calon presiden dan wakil presiden. Hal itu karena ada ambang batas presiden atau presidential threshold yang harus dipenuhi untuk bisa tampil sebagai calon.

“Terlalu sempit untuk ruang capres kita ya, ruangnya ya ketum partai, cuma menteri, cuma kepala daerah, sementara kader-kader bangsa atau tokoh bangsa lainnya tidak punya panggung,” katanya.

Atas dasar itulah, Nasdem menawarkan adanya konvensi kepada seluruh partai agar para tokoh bangsa yang dinilai mumpuni untuk menjadi calon presiden potensial bisa didukung bersama.

"Sebenarnya, kalau konvensi menjadi instrumen dari setiap partai itu menjadi cukup terbuka ya, sehingga partai kita bisa split model ya, kan kalau kita lihat Obama tidak ketum partai, dia punya asosiasi kepartaian dia pengurus tapi dia punya identitas kepartaian yang jelas,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya