Berita

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Willy Aditya/Net

Politik

Di Mata Nasdem, Ruang Untuk Calon Presiden Terlalu Sempit Karena Ada Presidential Threshold

SENIN, 07 JUNI 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pilpres 2024 masih dinamis, sehingga belum tepat untuk memberi jawaban berapa pasangan calon yang ideal tampil di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Jawaban ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Willy Aditya menanggapi keinginan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang hanya ingin ada dua pasangan calon di Pilpres 2024.

"Tak bisa kita mengidealisasi secara fair terhadap suatu hal yang dinamis. Kita kan enggak tahu komposisinya seperti apa,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin(7/6).


Disinggung mengenai luka lama di 2019 dengan mengusung 2 paslon hingga berujung pada perpecahan dan polarisasi, Willy mengatakan 2019 harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh partai poliitk untuk menuju 2024 yang lebih baik.

"Tentu itu jadi evaluasi menjadi catatan kita. Kalau dua paslon fragmentasinya terlalu tajam. Nah bagaimana ruang kepemimpinan itu kita buka,” imbuhnya.

Ketua DPP Partai Nasdem ini menambahkan, Indonesia tidak memiliki ruang aktualisasi yang lebar untuk para calon presiden dan wakil presiden. Hal itu karena ada ambang batas presiden atau presidential threshold yang harus dipenuhi untuk bisa tampil sebagai calon.

“Terlalu sempit untuk ruang capres kita ya, ruangnya ya ketum partai, cuma menteri, cuma kepala daerah, sementara kader-kader bangsa atau tokoh bangsa lainnya tidak punya panggung,” katanya.

Atas dasar itulah, Nasdem menawarkan adanya konvensi kepada seluruh partai agar para tokoh bangsa yang dinilai mumpuni untuk menjadi calon presiden potensial bisa didukung bersama.

"Sebenarnya, kalau konvensi menjadi instrumen dari setiap partai itu menjadi cukup terbuka ya, sehingga partai kita bisa split model ya, kan kalau kita lihat Obama tidak ketum partai, dia punya asosiasi kepartaian dia pengurus tapi dia punya identitas kepartaian yang jelas,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya