Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto/Net

Politik

Laba BUMN Anjlok 77 Persen, Darmadi PDIP: Pilih Direksi Dan Komisaris Tidak Boleh Longgar

SENIN, 07 JUNI 2021 | 03:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengakuan Menteri BUMN Erick Thohir tentang anjloknya laba seluruh perusahaan pelat merah tahun 2020 menyentuh 77 persen mendapat sorotan dari DPR RI.

Diakui Erick Thohir saat rapat dengar pendapat di DPR, selama tahun 2020 laba yang disetorkan total Rp 28 triliun, padahal di tahun sebelumnya mencapai Rp 124 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, perolehan laba perusahaan pelat merah di bawah kepemimpinan Erick Thohir itu harus menjadi alarm bagi pemerintah.


Kata Darmadi, harus ada rencana da strategi konkret untuk beradaptasi mengatasi dampak pandemi virus corona baru (Covid-19).

"Laba anjlok 77 persen itu alarm penting dan mesti disikapi serius oleh Kementerian BUMN," demikian kata Darmadi kepada wartawan, Minggu (6/6).

Menurut Politisi PDIP itu, untuk mengatasi anjlokanya keuntungan perusahaan BUMN, peran Direksi dan komisaris perusahaan dalam melahirkan sistem yang lebih kreatif.

Darmadi meyakini, para direksi dan komisaris BUMN memiliki pola pikir terbuka dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Politisi yang juga Bendahara Megawati Institute ini juga mengingatkan Erick Thohir agar lebih selektif dalam perekrutan Direksi dan Komisaris.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Erick menurut Darmadi adalah calon petinggi BUMN harus berbasis skills, kreativitas dan inovasi.

"Tidak boleh selonggar seperti dulu. Harus diperketat. Kalau dahulu bisa pilih direksi dan komisaris yang biasa-biasa saja. Sekarang harus pilih direksi yang mampu melakukan creative destruction," demikian penjelasan Darmadi.

Ia juga meminta Erick Thohir harus berani mengambil kebijakan tegas dan tidak takut pada tekanan pihak tertetu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya