Pejuang Hak Laut Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja Tutup Usia

Salah satu tokoh nasional kembali gugur. Kali ini adalah Mantan Menteri Luar Negeri RI Mochtar Kusumaatmadja yang gugur pada Minggu (6/6) pukul 09.00.

Semasa hidup, Mochtar Kusumaatmaja dikenal sebagai sosok yang berperan dalam perkembangan pemikiran hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja bahkan ditasbihkan sebagai Bapak Hukum Internasional Indonesia, karena ia juga seorang pemikir hukum internasional. Gagasan yang tidak pernah lekang adalah negara kepulauan (archipelagic state) ke forum internasional. Gagasan ini juga yang kemudian menjadi landasan awal lahirnya konsep Wawasan Nusantara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mendoakan agar pria kelahiran 17 Februari 1929 itu diterima tempat terbaik di sisi Sang Pencipta.

“Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Bapak Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja meninggal dunia dg segala legacy, jasa & pengabdian utk bngsa & negara. Kita doakan segala yg trrbaik utk almarhum,” pesannya lewat akun Twitter pribadi sesaat lalu.

Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Said Didu turut menyampaikan duka atas kepergian putra dari pasangan R. Taslim Kusumaatmadja dan Sulmini, yang menamatkan pendidikan hukum dengan spesialisasi hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1955 itu.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita atas wafatnya Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja - mantan Menlu RI 1978-1988. Beliau berhasil memperjuangkan bhw Indonesia adalah negara kepulauan shg mendapat hak menguasai laut sampai 200 mil laut sbg Zona Ekonomi Eksklusif,” tuturnya.

Usai menempuh pendidikan di UI, Mochtar kemudian mendapat gelar Master of Laws (LL.M.) dari Yale Law School Amerika Serikat pada 1956.

Sementara di tahun 1959, Kusumaatmadja bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad). Dia kemudian diangkat menjadi Gurubesar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Unpad dan pada 1972, Kusumaatmadja diangkat menjadi Rektor Unpad.

Pada 1974, dia diminta Presiden Soeharto menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II. Lalu pada 1978, ia lanjut duduk dalam Kabinet Pembangunan III sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

Puncak prestasi yang ia peroleh selama menjadi Menlu adalah diterimanya konsep Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.