Berita

Pertemuan G7 di London, Inggris/Net

Bisnis

G7 Sepakati Pajak Minimal 15 Persen Untuk Perusahaan Multinasional

MINGGU, 06 JUNI 2021 | 10:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara G7 telah sepakat untuk mengenakan pajak setidaknya sebesar 15 persen pada perusahaan multinasional. Dengan begitu, perusahaan seperti Google dan Amazon harus membayar lebih banyak pajak.

Hal itu disepakati oleh para menteri keuangan G7 dalam pertemuan dua hari di London pada Sabtu (5/6).

"Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem perpajakan global agar sesuai dengan era digital global," ujar Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, yang memimpin pertemuan tersebut.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut kesepakatan tersebut sebagai komitmen signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesepakatan itu juga ditujukan agar perusahaan yang lebih kecil dapat berkompetisi.

“Saya pikir kita akan berakhir dengan sistem pajak yang akan jauh lebih adil dan mengakhiri, secara efektif, banyak persaingan pajak dalam kemampuan perusahaan multinasional besar yang menguntungkan untuk memanfaatkan surga pajak untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan mereka,” kata Yellen, seperti dimuat The Washington Post.

Namun Yellen mengatakan kesepakatan itu belum final. Negara-negara G7 belum menyepakati tarif yang sama, meski angka minimum berada pada 15 persen.

"Kami belum menetapkan tarif akhir. Namun, ada kesepakatan di antara G7, untuk mencapai setidaknya 15 persen. Dan saya pikir itu adalah pencapaian bersejarah," lanjutnya.

Di dalam negeri, pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengusulkan peningkatan pajak dari 21 persen menjadi 28 persen untuk perusahaan dengan besar.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya