Momentum Emas Keluar Dari Ketidakadilan Orde Baru Berlalu

Demokrasi Indonesia menjadi satu tema yang masih trus disoroti peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Dalam webinar bertajuk "Quo Vadis Etika Pemerintahan Indonesia?" Siti Zuhro menyinggung soal masa transisi sistem politik tanah air yang terjadi setelah tahun 1998 atau pasca-reformasi.

Menurutnya, pasca-reformasi seharusnya demokrasi Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Utamanya dalam konteks sistem politik.

Namun berlalunya masa tersebut, justru dia melihat adanya problematika etis dan distorsi politik di Indonesia. Antara lain, ditenggarai oleh transisi politik yang tidak berjalan semestinya dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi pasca-lengsernya Soeharto pada 1998.

"Semestinya (pasca-reformasi) menjadi momentum emas bagi bangsa Indonesia, untuk melakukan penataan dan atau perubahan menyeluruh atas format politik Orde Baru," ujar Siti Zuhro saat memaparkan dalam webinar yang diselenggarakan Sabtu (5/6).

Bahkan, sambungnya, momentum emas tersebut cenderung terlewati begitu saja karena berbagai faktor distortif itu sendiri. Namun, Siti tidak begitu rinci menjelaskan hal-hal yang membuat transisi politik ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akan tetapi dia menyinggung soal reformasi institusi pemerintahan hingga penataan sistem politik yang menurutnya tidak berjalan tetap atau selaras dengan semangat reformasi itu sendiri.

"Baik yang mendahului berlangsungnya reformasi politik, pilihan-pilihan atas skema institusionalisasi politik itu sendiri, maupun inkoherensi serta inkonsistensi implementasinya dalam kehidupan demokrasi pasca pemilu-pemilu demokratis sejak 1999," demikian Siti Zuhro.

Turut hadir dalam acara webinar tersebut yakni Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Ridho Ficardo, Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat MIPI Prof Ryaas Rasyid, Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat MIPI Prof Eko Prasojo dan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.