Presiden RI JOko Widodo/Net
Sebagian besar masyarakat menolak adanya wacana jabatan presiden akan diperpanjang menjadi tiga periode.
Hal tersebut menjadi temuan lembaga survei Parameter Politik Indonesia yang dirilis dalam webinar bertema "Peta Politik Menuju 2024 dan Isu Politik Mutakhir", Sabtu (5/6).
"Mayoritas responden 52,7 persen menyatakan tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Yang setuju 27,8 persen dan 19,5 persen tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno secara daring.
Penolakan pada wacana masa jabatan tiga periode, kata Adi, sejalan dengan penolakan pada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan masa kepemimpinannya.
Angkanya, 45,3 persen masyarakat tidak setuju Jokowi kembali memimpin, 25,3 persen menyatakan setuju, dan 29,4 persen tidak menjawab.
Lanjut Adi, ada sejumlah alasan bagi dua segmen pilihan terhadap persetujuan Jokowi tiga periode.
"Tiga alasan yang setuju mengatakan Jokowi pro rakyat kecil 4,5 persen, zaman Jokowi insfrastruktur berkembang 3,9 persen," katanya.
"Sementara yang tidak setuju beralasan tidak sesuai konstitusi 7,7 persen, tiga periode terlalu lama 6,8 persen, dan kinerja Jokowi kurang bagus 5 persen," tandasnya.
Paremeter Politik Indonesia melakukan survei pada 23-28 Mei 2021, dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang diambil dengan menggunakan metode
simple random sampling dari 6.000 nomor HP yang sudah dipilih secara acak.
Adapun
margin of error survei sebesar plus minus 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
