Gubernur Banten Wahidin Halim/Net
Kasus korupsi yang sedang mendera Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus menjadi musuh bersama bagi seluruh masyarakat. Dukungan pun datang dari kalangan aktivis dan ulama kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk membersihkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Banten.
Salah satunya datang dari aktivis anti korupsi Rizwan Comrade. Pihaknya melihat adanya persoalan "tsunami hukum" yang terjadi di Banten belakangan ini, terjadi karena ada spirit anti korupsi dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang cukup kuat, dalam hal ini Gubernur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
"Saya mengamati dari tiga pengungkapan kasus korupsi yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Jika dilihat dari alur pengungkapannya begitu ngalir tidak ada hambatan intervensi apapun. Ini menandakan ada sinergitas yang bagus antara gubernur sebagai kepala daerah dan Kejati Banten sebagai penegak hukum," kata Rizwan kepada wartawan, Jumat (4/6).
Sinergitas pemimpin seperti inilah, menurut Rizwan, perlu mendapat support dari semua pihak, agar korupsi di Banten bisa diberantas sampai ke akar-akarnya.
Sementara itu, salah satu Ulama terkemuka di Banten, KH. Enting Abdul Karim menegaskan, tindakan korupsi dari pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus diperangi. Karena hal itu telah merugikan masyarakat.
Meski demikian KH Enting, berharap Gubernur Banten tegas terhadap bawahannya yang melakukan tindakan hukum apalagi korupsi.
Menurutnya, harus ada reformasi birokrasi yang ketat agar pejabat di Banten amanah dan tidak melakukan korupsi. Terlebih, pihaknya sudah bosan dalam setiap kepemimpinan di Banten, selalu ada saja kasus korupsi yang menjerat. Kejadian ini harus menjadi perhatian Gubernur Banten dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Harus ada reformasi pejabat provinsi. Iya reformasi birokrasi, karena memang kasus korupsi bukan kasus baru. Hampir semua gubernur di Banten (dalam kepemimpinannya) ada kasus korupsi," tambahnya.
