Aksi protes menolak kudeta di Myanmar dan mendukung pemerintahan NUG/Net
Pemerintah bayangan di Myanmar atau yang dikenal dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengajak warga Rohingya untuk membantu menggulingkan pemerintahan junta militer.
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (3/6), NUG mendorong etnis minoritas tersebut untuk melawan junta dengan janji diberikannya kewarganegaraan dan repatriasi bagi warga Rohingya.
"Kami mengundang Rohingya untuk bergandengan tangan dengan kami dan dengan orang lain untuk berpartisipasi dalam Revolusi Musim Semi melawan kediktatoran militer," ujar NUG, seperti dimuat Reuters.
NUG didirikan oleh sekelompok anggota parlemen yang digulingkan, kebanyakan dari partai Liga Nasional untuk Demokratik (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Junta telah mengklasifikasikan NUG sebagai "teroris", yang berarti siapa pun yang berbicara dengan mereka, termasuk wartawan, dapat dikenai tuduhan di bawah UU kontra-terorisme.
Pemerintahan Aung San Suu Kyi telah menghindari istilah Rohingya karena kepekaan di antara kelompok-kelompok etnis di negara mayoritas-Buddha, menyebut minoritas sebagai "Muslim yang tinggal di Rakhine."
Di Myanmar, Rohingya secara luas dilihat sebagai penyelundup dari Bangladesh dan telah ditolak kewarganegaraannya, hak dan aksesnya ke layanan selama beberapa dekade di bawah apa yang disebut Amnesty International sebagai kondisi seperti apartheid.
NUG sebelumnya berjanji untuk mengakhiri UU kewarganegaraan 1982 yang mendiskriminasi Rohingya, menjanjikan semua yang lahir di Myanmar atau warga negara Myanmar akan diberikan kewarganegaraan.
NUG juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memulangkan semua Rohingya yang mendekam di kamp-kamp di Bangladesh.
Lebih dari 740.000 Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh setelah kampanye militer berdarah pada 2017 yang dikecam PBB sebagai pembersihan etnis.
Militer mengklaim operasinya dibenarkan untuk membasmi gerilyawan Rohingya. Aung San Suu Kyi pun membela tindakan tentara dan bahkan pergi ke Den Haag untuk membantah tuduhan genosida di pengadilan tinggi PBB.
Sementara itu, lebih dari 600.000 Rohingya sebagian besar tetap berada di negara bagian Rakhine utara tanpa kewarganegaraan, terbatas pada kamp atau desa mereka, banyak yang tidak dapat mengakses perawatan medis.
