Berita

Tokoh HAM asal Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Colek Jokowi, Natalius Pigai: Bu Menkeu Tidak Punya Etika..

KAMIS, 03 JUNI 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tidak tepat membandingkan data pengangguran periode Februari 2021 (8,75 juta) dengan Agustus 2020 (9,77 juta orang).

"Bu Menkeu tidak punya etika. Pakai data year on year saja dong," kata tokoh HAM asal Papua, Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/6).

Dia pun mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS). Yaitu, angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 (8,75 juta) lebih tinggi jika dibandingkan dengan Februari 2020 (6,93 juta orang).


"Naik sebesar 1,82 juta orang," ujar Natalius Pigai.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu seperti kesal dengan cara Menkeu menyajikan data pengangguran.

"Apalagi, data yang dirujuk Menteri Keuangan itu sudah lewat satu kuartal, sebelum kabar terbaru penutupan sejumlah perusahaan diumumkan dimana-diamana. Kita bukan bodoh Bu," kata Natalius Pigai yang juga dia posting di akun Twittwr dengan mencolek akun Presiden Joko Widodo.

Dalam pidato pada Rapat Paripurna di DPR, Jakarta, Senin (31/5), Menkeu SMI mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia telah mengalami penurunan. Hal itu didorong oleh naiknya penciptaan lapangan kerja baru.

Meski ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi, namun pemulihan ekonomi yang terjadi mampu memunculkan tren penciptaan lapangan kerja baru. Saat ini sudah ada 2,61 juta lapangan kerja baru.

SMI menerangkan, pertumbuhan lapangan kerja yang berkualitas dicapai karena pemerintah melakukan reformasi struktural. Mulai dari melakukan implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur dasar dan digital, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya