Peringatan Tiananmen 1989, Taiwan: China Harus Mereformasi Politik, Kembalikan Kekuasaan Pada Rakyat

Menjelang peringatan berdarah Lapangan Tiananmen 1989, pemerintah Taiwan meminta China untuk memulai reformasi politik dengan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Lewat sebuah pernyataan pada Kamis (3/6), pemerintah Taiwan mengatakan Beijing telah lama menghindari penyesalahan dan merenungkan kesalahannya selama peristiwa Tiananmen.

"Kami menyatakan penyesalan, dan menyerukan kepada pihak lain untuk menerapkan reformasi politik yang berpusat pada rakyat, berhenti menekan tuntutan demokrasi rakyat dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat sesegera mungkin," kata pemerintah, seperti dimuat Channel News Asia.

Pemerintah mengatakan, Partai Komunis China telah melakukan kediktatoran satu partai. Penindasan yang dilakukannya di dalam negeri maupun Hong Kong telah melanggar nilai-nilai universal dan aturan internasional.

"Mereka tidak hanya memperdalam kontradiksi sosial yang mendalam di masyarakat mereka sendiri, meningkatkan kesulitan reformasi sistemik, tetapi juga menciptakan risiko konflik, yang memengaruhi keamanan dan stabilitas regional," tambah pemerintah.

Peringatan Lapangan Tiananmen 1989 jatuh pada Jumat (4/6). Peristiwa 32 tahun lalu itu diabadikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya yang melakukan aksi demonstrasi.

Hingga saat ini, pemerintah China belum pernah merilis jumlah korban tewas. Namun perkiraan dari kelompok hak asasi manusia menyebutkan ada ribuan orang yang tewas.

Beijing juga melarang adanya acara peringatan Lapangan Tiananmen 1989 di daratan.

China sendiri menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan demokratis.

Hubungan keduanya semakin buruk dengan adanya pandemi Covid-19. Taiwan mengatakan bahwa China telah berusaha untuk memblokir aksesnya ke vaksin, sementara China mengatakan bahwa Taiwan sedang bermain politik.