Jika Tidak Ada Haji Tahun Ini, Pemerintah Harus Relokasi Anggaran Untuk Kebutuhan Prioritas

Keputusan Pemerintah soal jemaah haji asal Indonesia menjadi hal yang sangat ditunggu masyarakat saat ini. Hal ini tak hanya memberi kepastian bagi para calon jemaah haji, tapi juga bisa memudahkan Pemerintah menyiapkan segala hal yang terkait dengan kebutuhan para jemaah.

Kalaupun diputuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini, pemerintah didesak untuk merelokasi anggaran penyelenggaraan haji kepada kegiatan dan kebutuhan prioritas.

Sebab, alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar. Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, dijelaskan Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, ada Rp 250 miliar di antaranya yang bisa dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan mendesak.

"Kegiatan dan kebutuhan mendesak di Kementerian Agama banyak. Pembayaran tunjangan sertifikat dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, bantuan rehabilitasi madrasah, bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya," tutur Saleh, Kamis (3/6).

Lanjut Saleh, Kementerian agama selama ini dinilai selalu terlambat dalam merespons aspirasi masyarakat dan para stakeholder. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspons secara tuntas.

"Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama enam bulan terakhir ini. Walau jumlah yang mengadu ke saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak," jelas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menegaskan, hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dengan begitu, alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ditetapkan dapat direlokasi dan dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab.

"Anggaran tersebut tidak boleh direlokasi pada kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat," tegas Saleh.