Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Tolak PKS-Demokrat Sebagai Mitra Koalisi Pilpres Bukti Hasto Bukan Sosok Negarawan

SENIN, 31 MEI 2021 | 19:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa PDIP tidak akan membuka ruang koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS menunjukkan Sekjen partai banteng itu bukan sosok negarawan.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).

Menurut Neni, tidak dipilihnya PKS dan Demokrat lebih dikarenakan pragmatisme atau pilihan koalisi partai politik. Bukan pada perbedaan visi misi, platform apalagi ideologi partai.


"Tidak mengajak PKS dan Demokrat menurutku bukan terletak pada perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik," demikian kata Neni.

Kata Neni, jika Hasto mengatakan tidak berkoalisi karena ideologi justru terpatahkan dengan koalisi Pilkada di daerah-daerah.

Dalam catatan Neni, dalam berbagai hajatan Pilkada serentak, PDIP kerap kali membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Itu lebih pada strategi komunikasi politik PDIP saja. Faktanya, di beberapa daerah terjadi koalisi PDIP Demokrat dan PKS semuanya berjalan dengan baik," demikian kata Neni.

Dalam pandangan Neni, pernyataan Hasto hanya untuk mendapatkan simpati publik. Meski demikian, Neni mengingatkan Hasto agar tidak merusak relasi dengan partai lain.

"Apa yang dilakukan Hasto merupakan bagian dari agent of conflict management, hanya jangan  sampai konflik ini dapat memicu dan menghancurkan sistem kepartaian (disintegrasi partai) serta merusak kohesivitas (keutuhan) organisasi," demikian tandas Neni.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Neni menilai pernyataan Hasto terlalu dini. Mengingat Pilpres masih berlangsung tahun 2024 mendatang.

"Tarik menarik dukungan di partai bukan fenomena baru, jadi itu adalah hal yang biasa," pungkas Neni.

Hasto mengatakan PKS dan Partai Demokrat tidak akan diajak berkoalisi di Pilpres 2024 karena berbeda platrform dan ideologi.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujarnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Kasus Video CCTV Restoran, Nabilah O’Brien Siap Hadiri RDPU Komisi III DPR

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:16

Indeks Utama Wall Street Berguguran Saat Perang Diprediksi Berlangsung Lama

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:03

Ketegangan Timur Tengah Bayangi Pasar Saham, Ini Sektor yang Paling Terdampak

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:49

Bursa Eropa Terguncang: Harga Energi Melonjak, Saham Berguguran

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:38

Putin Diduga Bantu Iran Bidik Aset Militer AS di Timur Tengah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:21

Menkeu Berencana Tambah Penempatan Dana Rp100 Triliun ke Perbankan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:03

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bedah Pemikiran Islam Bung Karno: Posisi RI di Board of Peace Jadi Sorotan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:32

Roy Suryo Cs Berpeluang Besar Lolos dari Jerat Hukum

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:19

Kalam Kiai Madura

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:13

Selengkapnya