Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

Politik

Pengamat: Sama-sama Merugi, Duet Puan-Anies Tidak Layak

SENIN, 31 MEI 2021 | 16:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada upaya memasangkan Ketua DPR RI, Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Puan-Anies digadang menjadi capres dan cawapres 2024.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, usulan tersebut dilihat dari kacamata PDIP memang logis.

Sebagai pemenang Pemilu 2019, wajar kalau PDIP menghendaki kadernya menjadi capres. Sementara Anies yang tidak memiliki partai politik, dinilai PDIP hanya layak menjadi cawapres.


Sebaliknya, dari kacamata pendukung Anies, sangat tidak layak jagoannya hanya jadi cawapres. Dengan elektabilitas yang sangat moncer, Anies dinilai pendukungnya sangat layak menjadi capres.

Selain itu, jelas Jamiluddin Ritonga, duet Puan-Anies juga berpeluang mendapat penolakan dari pendukung kedua belah pihak. Kader dan pendukung PDIP tampaknya banyak yang tidak berkenan terhadap Anies.

"Hal ini tentunya dapat merugikan PDIP baik untuk kepentingan pilpres maupun pileg," ucap dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).

Adapun pendukung Anies juga diperkirakan banyak yang tidak menghendaki Anies dipasangkan dengan Puan.

"Mereka ini sebagian besar sangat anti terhadap PDIP. Mereka ini akan meninggalkan Anies bila tetap berpasangan dengan Puan," ujar Jamiluddin Ritonga.

Jadi, dari dua pihak terdapat penolakan yang kuat kalau Puan-Anies dipasangkan pada Pilpres 2024. Hal ini tentu tidak menguntungkan baik untuk Puan maupun Anies.

"Maka lebih baik Puan berpasangan dengan Prabowo dan Anies berpasangan dengan tokoh lain misalnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Masing-masing pasangan ini lebih diterima pendukungnya," demikian Jamiluddin Ritonga.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya