Berita

Pakar sosial politik, Muslim Arbi/Net

Politik

Demokrasi Akan Berkualitas Jika Pilpres 2024 Diikuti Lebih Dari 2 Paslon

SENIN, 31 MEI 2021 | 13:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Diperlukan banyak pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024 mendatang agar demokrasi Indonesia berkualitas.

Hal itu disampaikan pakar sosial politik, Muslim Arbi, yang mengaku tidak setuju dengan keinginan PDIP bahwa Pilpres 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon saja.

"PDIP ingin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua paslon. Tapi rakyat menghendaki banyak paslon. Mengapa demikian?" ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).


Menurut Muslim, hak konstitusional rakyat menghendaki agar capres-cawapres tidak menjadi istimewa bagi partai politik (parpol) dan elite politik yang menentukan.

Karena rakyatlah yang menentukan pilihan. Semestinya, ujar Muslim, ada mekanisme yang buka ruang bagi paslon-paslon yang diusung rakyat, bukan semata-mata paslon yang diusung parpol.

"Maka rakyat menghendaki tidak perlu ada Presidential Threshold (PT). Biar hak menentukan paslon tidak dibajak oleh parpol. Karena hak suara milik rakyat," jelas Muslim.

Ditegaskan Muslim, demokrasi Indonesia akan berkualitas dan tidak hanya prosedural jika Pilpres tidak hanya diikuti dua paslon saja.

"Itu terlihat dari suara-suara dan desakan suara-suara yang berkembang di masyarakat sebagai ekspresi hak-hak demokratis," pungkas Muslim.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya