Berita

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya/RMOL

Politik

Bagi Nasdem, Terlalu Dini Batasi Calon Mitra Koalisi Pilpres 2024

SENIN, 31 MEI 2021 | 13:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Nasdem tidak mau terbawa arus dengan membatasi komunikasi dengan partai politik lain dalam menjajaki pembentukan koalisi merebut kursi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat karena adanya perbedaan ideologi.

Bagi Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, terlalu dini membatasi calon mitra koalisi saat masih ada waktu yang cukup panjang menuju Pilpres 2024.


"Nanti kita lihat, itu terlalu dini untuk memarking itu," ujar Willy di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5).

Willy menjelaskan, secara prinsip Partai Nasdem ingin menjalin kerjasama politik dengan banyak mitra. Dikatakan Willy, semakin banyak kawan, akan lebih baik.

"Jadi kita fatsunnya begini saja satu lawan terasa banyak, seribu kawan terasa sedikit, itu fatsun yang kemudian harus kita bangun dalam membangun koalisi," terangnya.

"Sebanyak mungkin dan siapa saja kan tentu masing-masing memiliki garis kepartaian," imbuhnya.

Willy menambahkan, khusus terkait Pilpres nanti kerjasama politik akan lebih banyak ditentukan dari figur yang akan diusung daripada ideologi masing-masing partai.

"Cuma kan titik temunya di siapa? Titik temunya di kandidat, itu yang harus kita baca," pungkasnya.

Hasto mengulas alasan tidak memungkinkan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.

Kata Hasto, PDIP sulit koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS karena memiliki basis ideologi yang berbeda.  

"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam webinar Para Syndicate bertema 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', Jumat (28/5).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya