Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto./Repro
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (229 juta jiwa), Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan keuangan syariah global. Masih banyak ruang dan peluang bagi inklusi keuangan syariah tumbuh lebih tinggi.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat pembukaan “Seminar Nasional Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Pesantren,†secara virtual beberapa waktu lalu.
Airlangga menegaskan, pemerintah terus mendukung pengembangan ekonomi syariah. Yaitu, dengan mendorong pembangunan ekonomi dan industri halal. Mendorong kerja sama perdagangan produk halal. Dan melakukan harmonisasi standar dan akreditasi halal global.
Pada masa pandemi Covid-19, perekonomian sektor halal mampu menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perekonomian nasional. Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain terkontraksi minus 1,72%, lebih rendah dibanding kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat minus 2,1%.
Inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kepemilikan akun pada 2020 sebanyak 61,7% meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 55,7%. Sementara penggunaan akun sebanyak 81,4% tahun 2020. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.
Namun demikian, inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1% pada 2016 menjadi 9,1% pada 2019. Tapi, literasi keuangan syariah naik dari 8,11% menjadi 8,93%.
Pelaku usaha mikro dan kecil dan masyarakat lintas kelompok yang di dalamnya merupakan pelajar, santri, mahasiswa dan pemuda merupakan kelompok sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Kelompok sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) juga sangat besar dengan jumlahnya di Indonesia mencapai 28.194 pesantren pada 2020. Fungsi ponpes sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak terbatas hanya untuk pendidikan dan dakwah, namun juga untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.
“Koordinasi dan sinergi harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi pesantren,†tutur Menko Airlangga.
Dalam upaya percepatan inklusi keuangan bagi posantren, Kemenko Perekonomian bersama anggota DNKI terus melaksanakan sinergi program meliputi implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pesantren, pembiayaan One Pesantren One Product (OPOP) melalui KUR Syariah, agen laku pandai pesantren, program kemitraan UMK Naik Kelas, Pesantren Go Digital, keagenan koperasi dan tabungan emas, edukasi keuangan terapan bagi pengurus koperasi pesantren, pembiayaan usaha perempuan melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) pesantren, dan pengembangan Halal Value Chain (HVC) melalui koperasi pesantren mart digital.
Sekretariat DNKI pun memfasilitasi sinergi dan kolaborasi program antara Bank Mandiri, Pertamina, Telkom Indonesia, Pegadaian, dan Jamkrindo, dengan Koperasi Umat Rejaning Karyo (Ureka) dengan pembina Habib Luthfiy Ali bin Yahya, melalui implementasi bisnis ritel usaha pesantren Ureka Mart. Ureka Mart yang didukung Pontren Mart dalam operasinya bukan hanya berfungsi komersial, namun juga sentralisasi edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat.
