Berita

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani/Net

Politik

PDIP Tutup Pintu Koalisi, Demokrat: Pernyataan Hasto Sah-sah Saja, Tapi Terkesan Kontradiktif

SABTU, 29 MEI 2021 | 08:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrat merespons santai ihwal pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menutup pintu koalisi bagi Partai Demokrat dan PKS.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, masing-masing partai politik memiliki konsepsi dan cara pandang masing-masing dalam hal membangun koalisi, termasuk kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dan dipedomani. Demokrat pun demikian.

Demokrat, kata dia, adalah partai nasionalis yang ideologinya Pancasila dengan azas nasionalisme religius. Secara empirik Demokrat pernah berkoalisi dengan sesama partai nasionalis maupun dengan partai Islam, dan tidak ada persoalan sama sekali, bahkan saling menguatkan karena masing-masing partai politik memiliki keunggulan komparatif.


"Pernyataan Sekjen PDIP Bung Hasto tentu sah-sah saja jika membuat pernyataan seperti itu, namun menimbulkan pertanyaan apabila yang dikemukakan sebagai faktor pembatas yang menjadi penghalang koalisi adalah faktor ideologi dan karakteristik parpol," kata Kamhar Lakumani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/5).

Sebab menurutnya, apa yang disampaikan Hasto terkesan kontradiktif lantaran variabel-variabel yang menjadi pembatas itu justru dimiliki koalisi partai politik yang tergabung di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah koordinasi PDIP saat ini.

"Jadi apa yang disampaikannya kontradiktif," ujar Kamhar Lakumani.

"Secara empirik Partai Demokrat belum pernah berkoalisi dengan PDIP (di pilpres), namun tak ada hal yang sifatnya mendasar apalagi secara ideologis yang menjadi penghalang untuk kemungkinan membangun koalisi di kemudian hari. Ingat pemeo dalam politik, tak ada kawan dan lawan yang abadi kecuali kepentingan," demikian Kamhar Lakumani.

PDI Perjuangan menutup pintu bagi PKS dan Demokrat untuk koalisi pada Pemilu 2024.

"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam webinar Para Syndicate bertema 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', Jumat (28/5).

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan, DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada jurunikah yang ingin mempertemukan," imbuhnya menegaskan.

Selain dua partai itu, PKS dan Demokrat, kata Hasto, pihaknya membuka pintu untuk berkoaliasi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya