Berita

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari/Repro

Politik

Qodari: Ibarat Kawin Gantung, Koalisi PDIP Dan Gerindra Tinggal Tunggu Peresmian

JUMAT, 28 MEI 2021 | 17:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra hanya menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi sebelum Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, bahkan mengistilahkan hubungan antara PDIP dan Gerindra seperti 'kawin gantung' yang menunggu disahkan secara resmi.

“Menurut saya, hampir pasti PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra. Bahkan istilahnya PDIP dengan Gerindra ini sudah kawin gantung begitu, tinggal menunggu peresmiannya,” ujar Qodari kepada wartawan, Jumat (28/5).


Ditambahkan Qodari, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi terbentuknya koalisi PDIP dan Gerindra.

Pertama adalah soal kedekatan ideologi antara PDIP dan Gerindra yang keduanya sama-sama mengusung, menurut istilah Qodari, ideologi nasionalis proteksionis.

“Kedekatan ideologi antara PDIP dengan Gerindra sama-sama partai nasionalis proteksionis, itu istilah saya untuk menggambarkan suatu spektrum ideologi yang nasionalis yang berusaha memproteksi kalangan kelas menengah ke bawah, berbeda dengan nasionalis pro kapital atau pasar bebas,” terangnya.

Kedua, lanjut Qodari, faktor hubungan kesejarahan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Hubungan kesejarahannya panjang, kepulangan Pak Prabowo ke Indonesia itu ada peran Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik Kiemas dan menurut saya itu tidak bisa dilupakan dan tidak mungkin dilupakan,” tuturnya.

Ketiga, kata Qodari, kedekatan pribadi antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Walaupun dua kali menjadi rival, tetapi kedekatan Prabowo dan Jokowi tidak bisa ditutupi.

Dalam pandangan Qodari, ada beberapa opsi formasi pasangan yang bisa diusung jika PDIP dan Gerindra resmi berkoalisi.

Opsi pertama, jika terjadi amandeman UUD 1945 maka Jokowi akan maju lagi menjadi capres didampingi Prabowo sebagai cawapresnya. Sebagai konsekuensi, pasangan tersebut kemungkinan besar akan melawan kotak kosong.

Opsi kedua, apabila amandeman UUD 1945 tidak terjadi. PDIP harus mengajukan nama untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.

“Opsi yang paling mungkin saat ini adalah Puan Maharani, tetapi belum pasti. Karena perjalanan politik menuju pendaftaran calon bulan Juni 2023 masih dua tahun lagi," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya