Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Keinginan Sri Mulyani Tidak Pidanakan Pengemplang Pajak Kacau Dan Terbalik

JUMAT, 28 MEI 2021 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana-rencana perbaikan ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai semakin terbalik-balik dan tidak karuan.

Salah satu yang disoroti Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule adalah rencana Sri Mulyani untuk menghentikan pemberian pidana bagi pengemplang pajak.

Sri Mulyani beralasan bahwa rencana itu dilandasi keinginan Kemenkeu agar pengemplang pajak menyelesaikan kewajiban pembayaran daripada dihukum pidana.

“Sudah terbalik-balik, kacau ini,” tutur Iwan Sumule kepada redaksi sesaat lalu, Jumat (28/5).

Iwan Sumule menekankan bahwa pengemplangan pajak bukan masalah yang sepele. Apalagi di negera yang demokrasinya mulai tumbuh dewasa. Sebab rakyat sudah berbondong-bondong “menyisihkan” uang yang dimiliki untuk pembangunan bangsa.

Sehingga, tidak boleh ada pengistimewaan bagi siapapun yang pajaknya tidak beres karena pembangunan juga akan terhambat.

“Kejahatan pajak di negara-negara yang demokrasinya sudah dewasa merupakan kejahatan serius. Karena salah satu penopang keuangan negara adalah pajak yang dipungut dari keringat rakyat, sehingga haram hukumnya dikentit atau diselewengkan,” tegasnya.

Iwan Sumule pun turut menyoroti rencana pemerintah yang akan kembali melakukan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II.

Baginya kebijakan ini tidak masuk akal. Sebab, pemerintahan Jokowi seolah terus berkompromi dengan para pengusaha kakap yang mengemplang pajak.

“Masak kakap dapat pengampunan terus. Bener-bener nggak masuk akal,” tutupnya.

Populer

Dua Menteri Pelesiran Di Tengah Pandemi, Relawan Jokowi: Segera Mengundurkan Diri, Dan Layak Untuk Dicopot

Rabu, 14 Juli 2021 | 13:43

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Sindiran Susi Ke Luhut Sukses Menyatukan Warganet: Mampus Lord Dimarahin!

Jumat, 16 Juli 2021 | 02:58

UPDATE

FSML Ke Pemerintah: Jamin Kebutuhan Rakyat Dan Jangan Paksa Vaksinasi!

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:58

Belajar Dari Pengalaman, Ekonom Pesimis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021 Akan Membaik

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:42

Pesan Jimmy Demianus Ijie Untuk Natalius Pigai: Jangan Pelihara Kemunafikan, Jujurlah Pada Diri Sendiri

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:21

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Ekonom: Covid-19 Belum Beres Dan Ekonomi Terseok-seok Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Pengusaha

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:38

Rakyat Perlu Waspada, Pemerintah Berpotensi Ubah Batas Rasio Utang Dengan Dalih UU Corona

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:18

Catatan PKS Untuk Pemerintah Di Hari Anak Nasional Agar Tidak Lost Generation

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:44

Rest In Peace Pak Jimmy

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:21

Tingkat Keterisian Pasien Rumah Sakit Di Kabupaten Tangerang Mulai Menurun

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:16

HIPMI Jateng Minta Pemerintah Berdamai Dengan Covid-19

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:49

Selengkapnya