Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad/RMOL

Politik

DPR Optimis, APBN Bisa Topang Pemulihan Ekonomi Meski Masih Defisit

KAMIS, 27 MEI 2021 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) tetap menjadi tiang utama dari pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

"APBN tahun 2021 tentu adalah kekuatan utama pemulihan ekonomi, kalau kata pemerintah 'kerja keras APBN terus berlanjut'," ujar anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad dalam serial diskusi 'Tanya Jawab Cak Ulung: APBN Indonesia Kritis?' pada Kamis (27/5).

Kamrussamad menjelaskan, pada tahun 2021 ini pemerintah mendapatkan alokasi APBN Rp 2.750 triliun dengan kenaikan 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.


"Kondisi di tahun 2021, kalau total belanja APBN kita Rp 2.750 T dengan pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 itu 6 persen, ada kenaikan 6 persen dibanding realisasi APBN kita di tahun 2020," terangnya.

Diuraikan legislator Partai Gerindra ini, dari total seluruh APBN itu kemudian terbagi dalam beberapa pos anggaran.

"Dari Rp 2.750 T itu, ada Rp 175 T untuk sektor kesehatan di tahun 2021 ini, kemudian ada Rp 148 T kita alokasikan untuk perlindungan sosial jadi seperti PKH, BST dan Program Kartu Prakerja dan program sosial lain yang kita harapkan jadi penopang pemulihan ekonomi," urainya.

Selain itu, pihaknya juga mengaku mendukung alokasi untuk UMKM dan pembiayaan koperasi mencapai Rp 193,7 T, insentif usaha dan pajak Rp 56 T, dan program prioritas nasional dengan nilai sekitar Rp 127 T.

Akan tetapi, catatan defisit saat ini diakui tidak terlampau tinggi. Sehingga, APBN masih bisa menjadi penopang pemulihan ekonomi dengan alokasi dan lebijakan yang tepat.

"Jadi defisit tahun ini itu lebih rendah dari tahun 2020. Artinya apa kita mengharapkan bahwa APBN dan kebijakan fiskal peranannya sangat penting dan vital dalam pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya