Presiden RI Joko Widodo/Rep
Penyerapan anggaran baik APBN, APBD, maupun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 diharapkan tidak diselewengkan satu rupiah pun. Karena itu, pengawasan harus dilakukan dengan akuntabel efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pemerintah, program, dan tujuan belanja anggaran.
Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (WASIN) Pemerintah Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat yang disiarkan secara live dalam YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Kamis (27/5).
"Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," tegasnya.
"Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran," imbuh Jokowi menegaskan.
Apalagi, lanjut Kepala Negara, pada saat-saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, seharusnya semua lembaga terkait hemat dalam menggunakan anggaran.
"Di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyatakan bahwa tahun ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada kuartal pertama, ekonomi Indonesia diketahui masih berada pada posisi minus 0,74 persen.
Untuk mengejar target pertumbuhan secara tahunan, pada kuartal kedua mendatang pemerintah menargetkan pertumbuhan di angka kurang lebih 7 persen.
Untuk mewujudkan target itu, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional yang sebesar hampir Rp 700 triliun. Dana tersebut harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi nasional dapat segera bangkit.
"Oleh sebab itu, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional," tutupnya.
Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam rakornas tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
