Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas Wasin/Net
Peran utama dari sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Atas dasar itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut.
Begitu pesan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/5).
"Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Sekali lagi, ini juga harus secara akuntabel, efektif, dan efisien," ujar Jokowi.
Kepala negara menekankan bahwa sebenarnya yang ditunggu rakyat adalah hasil dari program yang dijalankan pemerintah. Rakyat juga menunggu manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah.
Maka, kata dia, pengawasan yang dilakukan juga harus menjamin sejak awal pelaksanaan bahwa tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan.
"Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, ini yang banyak sering kita lupa, sekali lagi yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, yang ditunggu oleh rakyat itulah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah," tegasnya.
"Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semua harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi," imbuh Jokowi.
Mantan walikota Solo ini juga menyatakan bahwa tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada kuartal pertama, ekonomi Indonesia diketahui masih berada pada posisi minus 0,74 persen. Untuk mengejar target pertumbuhan secara tahunan, pada kuartal kedua mendatang pemerintah menargetkan pertumbuhan di angka kurang lebih 7 persen.
Untuk mewujudkan target itu, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional yang sebesar hampir Rp 700 triliun. Dana tersebut, masih kata Jokowi, harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi nasional dapat segera bangkit.
"Oleh sebab itu, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Hadir mendampingi presiden dalam rakornas tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
