Ilustrasi e-Warong yang bakal disetop Mensos Risma/Net
Penghapusan e-Warong yang diputuskan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada Senin lalu diapresiasi berbagai kalangan.
Salah satunya politikus Gerindra Kabupaten Cirebon, Nana Kencana Wati. Ia menilai awal dibentuknya e-Warong punya tujuan yang baik. Yaitu untuk menghidupkan warung-warung kecil di pelosok desa dengan ketentuan setiap tahun ganti agar warung-warung kecil tersebut bisa berkembang.
"Supliernya diutamakan UMKM setempat, kecuali di desa tersebut tidak ada UMKM yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan baru mengambil dari luar wilayah desa setempat,†kata Nana saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (27/5).
Namun pada kenyataannya, e-Warong yang ada sekarang tidak pernah ganti, kalaupun ada sangatlah langka. Sementara supliernya juga hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha tertentu saja.
"Saya secara pribadi sangat setuju e-Warong ini dihapus, bagikan saja uangnya sehingga masyarakat bisa memilih sesuai selera dan kebutuhan,†tegas Nana.
Pensiunan Guru SMA Sindanglaut Cirebon yang kini terjun ke dunia politik tersebut pun mewanti-wanti agar Mensos Risma tidak mengganti e-Warong dengan nama lain, jika hanya ganti istilah maka percuma saja. Pasalnya dikhawatirkan akan sarat lagi dengan korupsi maupun manipulasi.
"Apalagi e-Warong online tambah tidak jelas siapa pemiliknya, siapa supliernya, bahkan berapa jumlah KPM yang menerimanya, karena tidak semua masyarakat punya handphone. Terutama yang sudah sepuh-sepuh (tua), dipastikan tidak akan faham mengoperasikan aplikasi program tersebut,†ungkapnya.
Legislator ini mengklaim rakyat sudah muak dengan permainan demi permainan, skenario demi skenario. Diharapkan, masyarakat jangan dibuat semakin malas dan ketergantungan dengan bantuan.
Karena uang triliunan selama pandemi yang dapat dari berutang itu kalau digunakan untuk padat karya mungkin sudah dapat menormalisasi sungai-sungai dan pengelolaan sampah seluruh Indonesia, menghidupkan UMKM bagi ekonomi kerakyatan.
"Jadi rakyat tidak disuapi terus, kecuali manula, penyandang disabilitas, yatim piatu yang tidak berkemampuan. Karena masyarakat perlu advokasi, motivasi, dan fasilitasi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dengan mandiri dan tinggi harga diri,†tutupnya.
