KPK Harus Independen Sikapi 75 Pegawai Tak Lolos Test Kebangsaan

Pengamat Politik, Tamil Selvan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru tak menghormati assament yang dilakukan melalui Test Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Dimana sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 24 dari 75 pegawai lembaganya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan alias TWK masih bisa diangkat menjadi ASN. Namun, mereka harus mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Disisi lain Tamil memaklumi bahwa langkah yang diambil oleh KPK tersebut adalah dimunkinkan sebagai tindak lanjut apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa TWK jangan merugikan pegawai KPK.

"Namun terlepas dari itu, KPK harus bisa mengambil sikap independen. Saya juga meminta agar Presiden jangan terlalu mencampuri urusan KPK, karena baik dan buruknya KPK ada penanggung jawabnya yaitu komisioner KPK," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/5).

KPK, menurut Tamil, harus bisa menyatakan dirinya independen, bukan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi saja melainkan juga mensikapi opini publik dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu.

"Kalaupun ada intervensi-intervensi walaupun dari sisi wacana, kemudian ditindaklanjuti dengan istilahnya penyelamatan yang gagal tersebut, maka semangat independensi KPK tidak terlaksana dengan baik," ujar Tamil.

Disisi lain, menduga ada beberapa kemungkinan di balik tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK ini. Antara lain, ke-75 pegawai KPK tersebut memang sengaja tidak meloskan diri, tujuannya untuk merebut simpati publik.

Kemudian, sambung Tamil, dimungkinkan juga bahwa tingkat wawasan kebangsaan ke-75 pegawai KPK ini memang lebih rendah dari 1.351 orang pegawai KPK yang berhasil lolos dan dinyatakan memenuhi syarat dalam test itu.

"Paling tidak lebih rendah dari 1.351 orang wawasan kebangsaannya. Itu artinya memang tidak perlu ada pembahasan khusus untuk yang 75 orang tak lolos dalam TWK ini," demikian Tamil.