Berita

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan/Net

Politik

Demokrat Minta Pemerintah Tidak Muluk-Muluk Saat Tetapkan Target Pertumbuhan Ekonomi

RABU, 26 MEI 2021 | 09:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Demokrat (FPD) meminta pemerintah lebih realistis dan tidak muluk-muluk dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2022. Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2 sampai 5,8 persen dinilai terlalu optimis.

‘’Sebagai pertimbangan, pencapaian target pertumbuhan 2021 pada kuartal I masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen,’’ kata anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan kepada wartawan, Rabu (26/5).

Irwan menuturkan, pemerintah juga sebaiknya mencermati fenomena inflasi rendah di tengah resesi ekonomi saat ini ketika menetapkan proyeksi inflasi tahun 2022 sebesar 2,0 hingga 4,0 persen. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi yang baik antara pusat, daerah dan Bank Indonesia agar stabilitas tingkat harga dapat terus terjaga.


‘’Selain itu, FPD juga meminta wacana untuk menaikan PPN dikaji ulang. Masalah ini sebaiknya didalami secara hati-hati dan bijaksana karena akan berpengaruh langsung terhadap nilai inflasi,’’ ujar Irwan.

Untuk memacu pertumbuhan, kata Irwan, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah terus menstimulasi perekonomian. Caranya antara lain dengan menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung terus UMKM agar dapat tetap berkarya serta membuka lapangan kerja demi menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

‘’FPD meminta pemerintah senantiasa mengambil kebijakan yang pro-growth (pro pertumbuhan), pro-poor (pro kemiskinan), pro-environment (pro-lingkungan) dan pro-job (pro penciptaan lapangan kerja). Karena kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat adalah yang utama,’’ kata Irwan.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga kesejahteraan masyarakat, menjaga iklim investasi dan bisnis tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai akibat kebijakan yang tidak tepat, pelaku industri mati kutu dan investor hengkang dari Indonesia.

‘’Perlu dipahami, di tengah pandemi, perusahaan mengalami dilema. Pemasukan menurun drastis, namun di sisi lain tuntutan kenaikan upah minimum buruh juga menguat,’’ tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya