Berita

Ilustrasi pemilihan presiden (pilpres)/Net

Politik

Geram Pencapresan Oleh Partai Berujung Oligarki, DPD RI: Berikan Ruang Bagi Calon Independen Diusung DPD

SELASA, 25 MEI 2021 | 22:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dominasi partai politik (parpol) dalam suksesi pencalonan presiden membuat geram DPD RI, karena dianggap melanggengkan oligarki kekuasaan.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menyatakan, seharusnya DPD juga memiliki hak untuk mengajukan capres, sebagaimana selama ini dilakukan partai politik.

Hal itu disampaikan Fachrul Razi dalam serial webinar Obrolan Bareng Bang Ruslan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL bertema "Buka Saja Keran Capres", Selasa (25/5).


"Mekanisme pemilihan presiden jangan hanya melalui partai politik, karena akan menyebabkan oligarki partai. Tapi diberikan ruang calon melalui nonpartai yaitu melalui DPD," ujar Fachrul dalam pemaparannya.

Fachrul menilai, bahaya besar menanti jika komitmen implementasi demokrasi di tanah air hanya berlaku satu pintu. Alih-alih, hanya dari partai politik calon presiden bisa ikut kontestasi.

"Jadi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden itu di luar partai politik bisa melalui DPD RI," imbuhnya.

DPD RI, kata Fachrul mengusulkan amandemen UUD 1945, untuk bisa memberikan peluang DPD mengajukan calon presiden. Sebagai langkah awal, DPD RI sudah melakukan safari di daerah dalam menggalang dukungan publik dan tokoh masyarakat, supaya amandemen itu bisa dilakukan.

"Saat ini kita melakukan kunjungan di 34 provinsi, kita melakukan galang dukungan pada 34 kepala daerah dan juga kampus-kampus di seluruh Indonesia," terangnya.

"Kita juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat seperti kelembagaan kesultanan, raja yang tentu tidak akan bisa menjadi pemimpin di negeri ini kalau mereka tidak masuk di dalam partai politik," demikian senator asal Aceh ini menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya