Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawat/Net
Keyakinan tinggi ekonomi nasional akan membaik pada semester II 2021 diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menkeu memprediksikan pertumbuhan ekonomi berada di angka 7,1 hingga 8,3 persen pada kuartal II 2021.
Prediksi Sri Mulyani ini pun disorot anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati.
Menurut Anis, tantangan pada triwulan II 2021 jauh lebih besar. Adanya kebijakan pelarangan mudik tanpa ada alternatif untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat membuat perekonomian nasional masih tertekan.
"Pemerintah jangan terlalu optimis dengan target pertumbuhan mencapai 7-8 persen, tetapi tetap realistis dengan pergerakan ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian,†ucap Anis kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/5).
Legislator dari Fraksi PKS ini mengurai, ekonomi nasional pada triwulan I-2021 dibanding triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen
year on year.
"Perekonomian nasional masih mengalami resesi, efektifitas kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh 'panggang dari api'. Bandingkan dengan beberapa negara yang sudah tumbuh positif seperti China (18,3%), Amerika Serikat (0,4%), Singapura (0,2%), Korea Selatan (1,8%), Vietnam (4,48%),†bebernya.
Jika dilihat dari sisi produksi, lanjut Anis, kontraksi terdalam ada di lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar sebesar 13,12 persen; penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,26 persen; Jasa Perusahaan sebesar 6,10 persen; Jasa Lainnya sebesar 5,15 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,99 persen.
"Efek kebijakan pembatasan perjalanan dan kegiatan di luar ruang memiliki dampak terhadap beberapa sektor terkait,†imbuhnya.
Kemudian, beberapa sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB juga masih mengalami kontraksi. Seperti Industri Pengolahan (19,84%) sebesar 1,38; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,10%) sebesar 1,23%; konstruksi (10,8%) sebesar 0,79%.
Hanya sektor pertanian yang mampu tumbuh positif (13,17%) sebesar 2,95%.
"Masih terkontraksinya beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDB, menunjukkan kebijakan Pemerintah belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut,†ucapnya.
Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran terbesar dalam PDB juga masih mengalami kontraksi. Konsumsi Rumah Tangga (56,93%) sebesar 2,23 dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi (31,98%) sebesar 0,23 persen.
Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
"Manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos. Selain itu, masih besarnya SiLPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah di lembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,†tandasnya.
