Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Sri Mulyani Potong Pendapatan ASN, Said Didu: Jangan Berkelit, APBN Sudah Sangat-sangat Kritis

SELASA, 25 MEI 2021 | 02:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan pemerintah memotong pendapatan aparatur sipil negara (ASN) mengindikasikan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah mengalami krisis.

Mantan Sekretaris BUMN, M. Said Didu mengibaratkan kondisi APBN Indonesia sama dengan keluarga yang sedang meminta mengurangi makan karena pendapatan tidak cukup.

Dalam video yang diunggah akun Youtube pribadinya, Said mengulas tentang anggaran yang tidak bisa diganggu. diantaranya, pembayaran utang, gaji ASN, dan ketiga dana taktis untuk bencana.


Kata Didu, jika gaji aparatur negara sudah dipotong, maka kondisi keuangan negara sudah ada dalam keadaan mengkhawatirkan.

"Kebijakan Menkeu meminta Kementerian dan Lembaga menghemat dan memotong pendapatan ASN menunjukkan bahwa APBN betul-betul sudah krisis," demikian analisa Said Didu, Senin (24/5).

Said Didu juga menyinggung soal sebab krisisnya sumber keuangan, yakni tingginya utang luar negeri dan tidak tercapainya target pendapatan pajak negara.

Aktivis yang mendaulat sebagai Manusia Merdeka itu menyebutkan, biasanya kalau sedang terjadi defisit yang dipotong adalah biaya perjalanan luar kota, operasional teknis lainnya.

Kata Said, baru terjadi di pemerintahan Jokowi kebijakan pemotongan gaji ASN dipotong.

"APBN kita sudah sulit jangan berkelit, karena pendapatan dan utang tidak bisa menutupi kebutuhan anggaran," demikian kata Said Didu.

Setelah tunjangan hari raya PNS mengalami potongan, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memotong gaji ke 13.

Ia juga meminta Badan, Kementerian dan lembaga negara untuk menghemat pengeluaran anggaran tahun 2021.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya