Berita

Persidangan kasus Bantuan Sosial dengan saksi Harry Van Sidabukke/RMOL

Hukum

Dicecar JPU Soal 'Berasnya Pak Menteri', Harry Van Sidabukke: Saya Cuma Gunakan Nama

SENIN, 24 MEI 2021 | 14:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

"Berasnya Pak Menteri" jadi persoalan yang cukup panas dalam persidangan perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Berawal dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memutar rekaman telepon terkait "Berasnya Pak Menteri" di ruang sidang.

Hal itu diputar untuk memberikan gambaran bagi Harry Van Sidabukke yang menjadi saksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/5).

Harry yang merupakan pihak pemberi suap dalam perkara ini dihadirkan JPU sebagai saksi secara langsung di ruang persidangan.

Awalnya, tim JPU memutarkan rekaman telepon antara saksi Harry dengan Matheus Joko Santoso yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan bansos di Kemensos.

Sayang, suara rekaman tersebut tidak begitu terdengar jelas di ruang persidangan.

Usai mendengar rekaman tersebut, saksi Harry mengaku bahwa hal itu merupakan komunikasi antara dirinya dengan Joko.

"Membicarakan, beliau (Joko) menanyakan barang-barangnya sudah komplet atau belum. Jadi kalau beliau itu ke (PT) Rajawali (Parama Indonesia) tuh selalu begitu pak pertanyaannya, aman gak? Sudah komplit belum? Gitu pak. Waktu itu saya bilang, 'ini saya mau ke gudang ngecek barang-barangnya bapak'," kata Harry, Senin siang (24/5).

Selanjutnya Jaksa menyinggung adanya pembicaraan soal harga beras seperti yang terdengar di rekaman tersebut.

"Terus tadi ada terdengar menanyakan masalah harga beras ya. Kemudian tadi ada saudara mengatakan ada titipannya Menteri?" tanya JPU kepada Harry.

"Betul pak," jawab Harry.

Jaksa pun mendalami maksud "titipan Menteri" yang disampaikan Harry saat telepon dengan Joko tersebut.

"Di persidangan yang mulia ini saya ingin menjelaskan begini, karena Pak Joko itu beberapa kali nelepon saya pak, dia mau minta tolong beliin saya beras tapi beliau nawar terus. Karena dibandingkan dengan harga beras yang beliau dapat itu Rp 103 ribu. Nawar terus pak. Saya bilang, saya sudah bantu Pak Joko, ini gak ambil untung, gitu pak. Memang harga beras di saya itu antara Rp 108-110 ribu. Nah karena nawar terus, akhirnya saya mohon maaf menggunakan nama pak Menteri, padahal bukan," jelas Harry.

"Dengan pikiran supaya beliau (Joko) ini setop gitu loh pak. Supaya beliau gak nawar-nawar terus, hampir tiap hari nawar beras. Akhirnya saya bilang, 'Pak (Joko) mohon maaf itu berasnya pak Menteri', padahal ngawur saya pak. Ini saya sudah disumpah pak, jadi saya terima konsekuensinya. Bahwa saya itu cuma menggunakan nama, tapi berasnya bukan, berasnya saya beli dari pak Yanse pak," sambung Harry menegaskan.

Jaksa pun mempertegas kembali terkait kepemilikan beras yang diucapkan Harry tersebut.

"Bukan (beras Pak Menteri)" kata Harry.

Mendengar jawaban Harry, Jaksa kemudian mencecar Harry soal alasannya memakai nama Menteri.

"Kenapa saudara memakai nama pak Menteri?" tanya Jaksa menegaskan.

"Biar berhenti (nawar) pak," jawab Harry.

Tak puas mendengar jawaban Harry, Jaksa kemudian kembali menghubungkan jawaban Harry dengan pernyataan awalnya terkait atasan Joko yang awalnya menyatakan bahwa atasan Joko adalah Adi Wahyono.

Akan tetapi, tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Juliari menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan Jaksa tersebut.

"Keberatan Yang Mulia, ini mulai mengarahkan, tadi sudah dipertegas kok tidak ada nama Menteri," kata salah satu PH Juliari.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Jenderal Andika Perkasa Angkat Brigjen Junior Tumilaar Jadi Stafsus

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:28

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Kalah dengan Polri dan KPK, Jaksa Agung Instruksikan 11,4 Persen Jajarannya Segera Laporkan LHKPN

Kamis, 07 Oktober 2021 | 04:58

Dicopot dari Waka BSSN, Komjen Dharma Pongrekun Ditarik ke Mabes Polri

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 02:47

Bukan Amien Rais, Adhie Massardi Beberkan Bukti Megawati Aktor Penggulingan Presiden Gus Dur

Rabu, 06 Oktober 2021 | 16:38

Organisasi HAM Internasional Ikut Bela Haris Azhar dan Fatia yang Dipolisikan LBP

Jumat, 08 Oktober 2021 | 03:18

UPDATE

Perempuan Jenggala Gandeng Kodam Siliwangi Gelar Vakasinasi Di Banjaran Bandung

Minggu, 17 Oktober 2021 | 00:04

Take Down 1.856 Layanan Pinjol, Menkominfo: Tak Ada Kompromi untuk Mereka

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:46

KPK: Dodi Alex Noerdin Dapat Jatah Rp 2,6 Miliar dari dari 4 Proyek Pemkab Muba

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:28

Akibat Korsleting, Kebakaran Gudang Barang di Mangga Dua Berhasil Dipadamkan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:12

Warganet: Yang Milik Rakyat Itu Hanyalah Utang dan Utang!

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:44

Susur Tanah Sunda Dilanjut, Kini Menyasar Ponpes hingga Korban Kebakaran

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:18

Tambahan Kematian Sehari 44 Orang, Kasus Aktif se Indonesia Masih 142.933 Pasien

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:06

Oknum Polisi Pembanting Mahasiswa Demonstran di Tangerang Akhirnya Ditahan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:47

Bertandang ke Ternate, Ganjar Pranowo Susuri Jejak Bung Karno di Keraton Ternate

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:32

Munas Alim Ulama PPP, Arwani Thomafi: Kami Akan Bahas Pinjol Hingga RUU Larangan Minol

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:18

Selengkapnya