Berita

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief/Net

Politik

UU Sudah Beri Jokowi Kuasa Penuh Atas Anggaran Corona, Kok Ujug-ujug Naikkan PPN Dan Tax Amnesty Lagi

SENIN, 24 MEI 2021 | 08:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo harus bisa menjelaskan ke publik mengenai kondisi keuangan negara. Penjelasan itu harus detail dan tranparan, sehingga rakyat bisa memahami apa yang akan dilakukan pemerintah.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief bahkan meminta Jokowi turut menyampaikan rencana apa yang dilakukan pemerintah dengan anggaran yang kini tersedia.

“Pak Jokowi harusnya jelaskan kondisi keuangan negara dan rencana apa untuk menanggulangi covid ini serta sampai kapan,” harapnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (24/5).


Dia juga heran dengan kebijakan yang akhir-akhir ini diwacanakan pemerintah. Seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diwacanakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II.

“Bukankah Perppu yang sudah jadi UU sudah berikan kekuasaan budget penuh melawan covid dan pelemahan ekonomi. Kok ujug-ujug ada PPN, tax amnesti dll. Perlu keterbukaan,” tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya