Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusy Moti/Net

Politik

Tarik Tunai Dan Cek Saldo Bank BUMN Akan Dikenakan Biaya, Haris Rusly Moti: Kenyang Benar Drakula Oligarki

SENIN, 24 MEI 2021 | 03:29 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mulai 1 Juni 2021 seluruh Bank BUMN akan menyesuaikan tarif pada setiap transaksi tunai dan cek saldo.

Dalam setiap transaksi tarif yang dikenakan transaksi cek saldo sebesar Rp 2.500 dan tarik tunai Rp 5.000.

Kebijakan itu mendapat sorotan dari Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti.


Melalui laman Twitter pribadinya, Haris menguraikan kalkulasi soal potensi pendapatn bank BUMN apabila kebijakan itu berlaku.

Haris kemudian mensimulasikan kalau dalam sehari ada 10 juta transaksi, berarti pendapatan setiap harinya bisa menyentuh angka Rp 50 miliar.

"Bayangkan jika sebulan 50 miliar x 30 = 1.500.000.000.000 (Rp 1,5 triliun)," demikian cuitan Haris, Minggu malam (23/5).

Haris heran dengan kebijakan tersebut karena seluruh uang yang disimpan nasabah sudah dikenakan pajak oleh pihak bank.

"Kenyang benar drakula oligarki di era Pak Jokowi," demikian komentar Haris.

Bank yang akan memberlakukan pengenaan tarif itu adalah PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara.

Pengenaan tarif itu nantinya apabila nasabah BNI ingin mengecek saldo di mesin atm link BRI maka akan dikenakan tarif.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya