Berita

Lambang KPK/Net

Politik

Isu 75 Pegawai KPK "Disingkirkan" Karena Taliban Akhirnya Terpatahkan

MINGGU, 23 MEI 2021 | 08:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Isu Taliban hingga Islam radikal yang terus seolah dikembangkan sebagai alasan 75 pegawai KPK "disingkirkan" lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akhirnya terbantahkan. Ini lantaran dari 75 nama tersebut, ada 9 pegawai yang tidak beragama Islam.

"Pertanyaaannya kan selama ini, oh ini paling golongan taliban, kadrun nih, radikal Islam. Faktanya adalah, dari 75 itu yang Nasrani 7 orang, yang Buddha 1 orang, yang Hindu 1 orang," beber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono dalam diskusi daring bertema 'KPK dan Perlawanan Balik Koruptor', yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Sabtu (22/5).

Secara lantang, Giri membeberkan nama-nama non Islam yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk alih status pegawai KPK menjadi aparatus sipil negara (ASN) tersebut.


Pertama, Giri menyebut nama Andre Nainggolan selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan yang sedang menangani kasus korupsi pengadaan Bansos COVID-19.

Selanjutnya adalah Kasatgas Diklat, Hotman Tambunan; Kabag Perencanaan Biro Hukum, Rasamala Aritonang; Penyidik, H Nababan; Fungsional Biro Hukum, T Simanjuntak; Fungsional Biro SDM, SF Siahaan; serta Fungsional Peran Serta Masyarakat, Benedictus Siumlala.

Ketujuh pegawai ini beragama nasrani. Sementara dua lainnya adalah seorang penyelidik, Rieswin beragama Buddha dan Fungsional Pengaduan Masyarakat berinisial IVK beragama Hindu.

Diurai Giri bahwa Andre Nainggolan merupakan kepala satgas yang sedang menangani kasus bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menyiduk mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara yang berasal dari PDI Perjuangan

Sementara Hotman Tambunan, sambungnya merupakan salah satu pegawai yang melakukan gugatan ke pimpinan KPK era Agus Rahardjo karena dugaan dipindahtugaskan secara tidak demokratis.

“Dia udah pasti menang itu di pengadilan, tapi enggak di-acc (TWK),” urainya.

Giri juga menekankan bahwa di antara mereka yang tidak lolos itu ada pegawai senior yang penting bagi KPK. Namanya, Rasamala Aritonang.

Selain paling diandalkan, Rasamala merupakan pegawai yang selalu diajak pimpinan untuk bertemu dengan presiden.

“Kalau ketemu Presiden, itu lima pimpinan, orang keenamnya adalah Rasamala. Kemudian ada penyidik," jelasnya.

"Jadi, teori tentang ini mereka taliban, kadrun, radikal Islam, terpatahkan," tegasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya