Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pemerintah Diingatkan, Penanganan Pandemi Jangan Sampai Lukai Demokrasi

SABTU, 22 MEI 2021 | 20:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sejumlah tokoh intelektual dan aktivis turut memberi perhatian terhadap demokrasi dan upaya penanganan pandemi Covid-19 yang masih melanda di Tanah Air.

Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengingatkan pentingnya kohesivitas bangsa dalam menghadapi pandemi dan krisis.

“Di situasi pandemi, semua negara berupaya mencari formula untuk bersatu menghadapi dan melewati situasi krisis, tekanan diubah menjadi opportunity. Penting untuk para pemimpin menemukan formula yang tepat dan baik untuk konteks Indonesia," kata Dimas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5).


Namun demikian, ia mewanti-wanti kepada pemerintah agar dalam menghadapi pandemi dan krisis tidak sampai melukai komitmen demokratisasi dan kebebasan sipil.

Soal demokrasi, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias menyoroti adanya kecenderungan penurunan demokrasi dalam respons negara menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu ditandai dengan antara lain ancaman kebebasan berpendapat.

“Adanya penurunan yang serius terhadap tingkat demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejumlah indikator terjadi penurunan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 indeks kebebasan sipil Indonesia hanya mendapatkan skor 5,59," jelas Bayu.

Sejauh ini, kebijakan penanganan pandemi dinilai minim partisipasi publik. Namun hal itu dapat dipahami karena situasi pandemi membutuhkan respons cepat negara.

"Yang harus dilihat secara kritis adalah, jangan sampai kebijakan sentralistik dimanfaatkan sejumlah pihak membungkam oposisi dan masyarakat sipil," sambungnya.

Di sisi lain, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menyoroti pilihan dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat pasca pandemi. Salah satunya mentranformasi ekonomi dari yang berbasis SDA menjadi innovation based dan export oriented.

"Dengan kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi, diharapkan pemerintah mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan produk dan jasa alternatif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif," kata Berly.

Berly pun mengajak para intelektual dan kekuatan masyarakat untuk segera bergerak bersama, khususnya di masa pandemi seperti saat ini.

"Kita kawal komitmen kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial secara bersama. Momen urgensinya sudah tiba, saatnya konsolidasi dan melakukan pergerakan," tutupnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Prabowo Perkuat Iklim Investasi Lewat IIFC

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:16

Jaksa Terbebani Pembuktian Ijazah Jokowi Asli

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:07

Kelahiran, Kejayaan, dan Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:40

Puluhan Ribu Warga Maroko Kabur ke Spanyol dengan Berenang

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:23

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Memetakan Lagu Tilawah Al-Qur’an

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:31

Jokowi ke kader PSI NTT: Kalau Butuh Bantuan Boleh ke Solo

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:21

Relawan Slamet Ariyadi Kawal PAN Menuju Tiga Besar 2029

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:06

Pembentukan IIFC Bisa Dongkrak Posisi RI di Panggung Ekonomi Global

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:40

Kompetensi Guru Naik 700 Persen

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:20

Selengkapnya