Berita

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo/Net

Politik

Senior Demokrat: Kondisi Utang Indonesia Sulit Untuk Diklaim Aman

SABTU, 22 MEI 2021 | 10:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Utang Pemerintah Indonesia yang kian membengkak, kembali menjadi perhatian serius anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo.
 
Menurutnya, terdapat banyak indikator yang perlu dicermati untuk mengetahui kondisi utang pemerintah. Salah satunya, tingkat kesanggupan melunasi utang alias solvabilitas.

"Terjaganya kemampuan melunasi utang harus benar-benar dipastikan pemerintah dan disampaikan secara terbuka kepada publik, kapan pun," ujar politisi senior Demokrat itu, Sabtu (23/5).


Sartono mengurai, prinsip kemampuan melunasi ini sejalan dengan definisi kesinambungan fiskal, terkait kemampuan menjaga tingkat layanan dan kebijakan fiskal, tanpa perubahan signifikan serta mampu melunasi utang di masa depan.

"Terlepas dari soalan dampak pandemi, defisit yang makin lebar membutuhkan penarikan utang baru yang makin besar," tuturnya.

"Pada saat bersamaan, utang lama yang jatuh tempo pun makin bertambah. Padahal besaran pembiayaan utang yang naik drastis pada tahun 2020, belum turun secara berarti pada APBN 2021," sambung Sartono.

Kondisi utang pemerintah saat ini dan beberapa tahun ke depan sulit untuk diklaim aman. Jika terus berlanjut untuk kurun waktu yang lama dan makin besar nilainya, maka perlu diperhitungkan dampak yang muncul bagi perekonomian nasional.

"Risikonya besar. Jadi, evaluasi kemampuan mutlak diperlukan, dan upayakan jangan nambah utang terus," ucap Sartono.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya