Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muslim/Net
Pemerintah diminta mempertimbangkan ulang rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), meskipun kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan. Sebab, sentimen negatif di capital market sudah terlihat.
Begitu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muslim, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (22/5).
"Kenaikan PPN akan memperlemah daya beli masyarakat. Pelemahan daya beli tentu juga menekan konsumsi rumah tangga yang menjadi sektor utama pendorong perekonomian dalam negeri," ujar Muslim.
Menurut Muslim, wacana kenaikan PPN yang muncul ketika pemerintah mengungkapkan akan mengajukan revisi aturan kenaikan kepada DPR ini sangat dibebankan ke konsumen lantaran lebih tinggi dari tarif biasanya yakni 10 persen. Artinya, dia akan menambah beban masyarakat yang padahal seharusnya PPN dijadikan instrumen untuk mendorong konsumsi.
"Ketika dijadikan instrumen mendorong konsumsi, logikanya, PPN justru harusnya turun, bukan dinaikkan," tegas Muslim.
Atas dasar itulah, legislator asal Aceh II itu mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali ajuan kebijakan kenaikan PPN ini. Saat ini, tambahnya, pemulihan ekonomi sedang menemukan momentumnya. Jangan sampai kenaikan PPN justru menjadi hambatan.
"Sederhana saja logikanya, kenaikan PPN akan akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa. Risiko menurunnya daya beli juga tentu akan meningkat. Dan ini berpotensi membuat perekonomian tidak stabil," tuturnya.
Bagi Muslim, rencana kenaikan PPN tidak mencerminkan pemihakan terhadap situasi masyarakat. Karena saat ini beban hidup masyarakat bawah pada umumnya sudah berat akibat dampak dari pandemi Covid-19.
"Banyak PHK, usaha gulung tikar, roda ekonomi lesu. Kalau masyarakat diberi tambahan PPN naik, dampaknya akan terasa langsung," kata Muslim.
Dia menambahkan, bahwa salah satu opsi yang bisa ditempuh dalam konteks ini adalah ekstensifikasi pajak dengan memperluas basis dan subjek serta objek pajak atau menaikkan cukai rokok, alkohol atau environmental taxes.
