Berita

Ekonom Senior Fadhil Hasan/Net

Politik

Ekonom: Harga Vaksin Gotong Royong Bisa Picu Diskriminasi

SABTU, 22 MEI 2021 | 00:15 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Program Vaksin Gotong Royong yang telah dimulai pemerintah sejak Selasa kemarin (18/5) disambut cukup antusias. Banyak perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi ini.

Namun demikian, program Vaksin Gotong Royong ternyata berpotensi menciptakan masalah baru. Harga yang ditetapkan pemerintah dinilai terlalu tinggi.

Sehingga dapat menimbulkan diskriminasi, karena program ini akhirnya hanya dapat diikuti pegawai dari perusahaan besar.


“Harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp 321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910. Total biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi, termasuk harga pembelian dan pelayanan vaksinasi, yaitu Rp 879.140 per orang. Total biaya tersebut terlalu mahal bagi pengusaha kecil dan menengah," ujar ekonom senior, Fadhil Hasan, dalam acara zoominari kebijakan publik, Jumat (21/5).  

Fadhil Hasan yang juga pendiri Narasi Institute menilai, pekerja dari perusahaan kecil dan menengah tidak akan berkesempatan mendapatkan vaksin gotong royong, dan akhirnya harus tetap sabar harus menunggu vaksin gratis dari pemerintah.

“Pemulihan ekonomi harusnya berawal bukan hanya dari perusahaan besar namun juga seluruh jenis badan usaha baik menengah maupun kecil. Harga yang mahal menyebabkan usaha kecil dan menengah meminta pegawainya mencari sendiri vaksin gratis dari pemerintah, mengingat usianya masih produktif, mereka harus menunggu sampai prioritas terakhir,” tambah Fadhil Hasan.

Ia pun meminta harga Vaksin Gotong Royong dijelaskan lebih detail dan transparansinya kepada publik.

Untuk menghindari persepsi diskriminasi dan motif bisnis, Kementerian BUMN, Kemenkes, dan Biofarma perlu menyampaikan transparansi cost structure dari vaksin gotong royong kepada publik.

Berapa biaya vaksin Sinopharm dan kenapa hanya vaksin tertentu saja yang digunakan dalam program Vaksin Gotong Royong ini.

"Seharusnya vaksin gotong royong tidak hanya diikuti oleh perusahaan besar saja karena mahalnya harga dibebankan kepada perusahaan tersebut," jelasnya.

"Harga Vaksin Gotong Royong yang terlalu mahal ini banyak dikeluhkan pengusaha kecil dan menengah yang akan melakukan vaksinasi kepada pegawainya, sehingga dikhawatirkan hanya dapat dijangkau oleh pengusaha besar saja,” demikian Fadhil Hasan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya