Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto/Net
Komisi XI DPR RI akan terus mengawal pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2022 secara transparan dan akuntabel.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto, menanggapi penyampaian KEM-PPKF tahun 2022 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.
KEM-PPKF tersebut akan digunakan sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunanan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.
“Sebagai mitra kerja dari Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, saya selaku Ketua Komisi XI DPR RI akan mengawal pembahasan KEM-PPKF sebagai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dengan transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada kepada publik di tengah keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional,†tutur Dito Ganinduto, usai Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/5).
Terkait tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" yang diambil dalam kebijakan fiskal 2022, Dito menilai sudah sejalan untuk mencapai visi Indonesia 2045.
“Agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro RKP tahun 2022, termasuk reformasi struktural untuk meningkatan daya saing perekonomian pasca pandemi Covid-19, harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional,†tegasnya.
Pandemi Covid-19 yang berlanjut di tahun 2021, masih memberikan dampak terhadap perekonomian dunia dan nasional. Terutama dengan makin banyaknya masyarakat yang telah divaksinasi.
“Program vaksinasi untuk mencapai herd immunity tetap harus dilakukan di tahun 2021, termasuk dengan pelaksanaan APBN 2021 sebagai
countercyclical dan eksekusi program PEN 2021 menjadi dasar dan landasan perumusan kebijakan dan sasaran makro pembangunan di tahun 2022,†katanya.
Dito menambahkan, sampai dengan Triwulan I-2021, penerapan PPKM Mikro telah memberikan dampak terhadap leading indicator ke arah perbaikan dan terus menguat.
Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2021 sebesar 0,74% (yoy) lebih rendah dari kontraksi triwulan IV 2020 sebesar 2,19% (yoy) menunjukkan bahwa perbaikan perekonomian terus terakselerasi.
“Oleh sebab itu,
extra effort pelaksanaan kebijakan tahun 2021 harus terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk dampak dari pelaksanaan UU Cipta Kerja sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional,†demikian Dito.
