Terjadi cacat prosedur jika 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diloloskan.
Begitu yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang menilai bahwa 75 pegawai yang tidak lolos seleksi saat ini sudah harap-harap cemas.
Dikatakan Saiful meski Presiden Jokowi sampai turun tangan menyikapi tidak lolosnya 75 pegawai KPK menjalani TWK, pimpinan KPK justru akan mengalami dilema dalam mengambil langkah yang sesuai dengan keinginan orang nomor satu di Indonesia itu.
"Karena keinginan Presiden justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/5).
Menurut Saiful, jika pimpinan KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menpan RB serta kementerian dan lembaga lainnya tetap meloloskan 75 pegawai yang tidak lolos tersebut, maka terjadi cacat prosedur.
"Jelas-jelas tindakan tersebut (meloloskan) cacat prosedur dan substansi yang sewaktu-waktu apabila berhubungan dengan 75 pegawai yang tak lolos TWK tersebut menjalankan tugas dan wewenangnya, maka dengan mudah dipersoalkan menurut hukum," kata Saiful.
Untuk itu menurut Saiful, langkah yang terbaik KPK bersama Kementerian dan lembaga terkait harus tetap sesuai prosedur dan substansi dalam pelaksanaan TWK.
"Sebaiknya kasih pesangon saja, beres sudah urusan, tidak perlu memperjuangkan hal-hal yang tidak penting yang justru akan berpotensi munculnya problem hukum di kemudian hari," pungkas Saiful.
