Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komaruddin/Net

Politik

Pemerintah Harus Kaji Serius Dampak Wacana Kenaikan PPN Dari Sri Mulyani Sebelum Diterapkan

JUMAT, 21 MEI 2021 | 11:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus melakukan kajian mendalam soal wacana yang dimunculkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan nilai pajak pertambahan nilai (PPN).

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komaruddin mengatakan, memang selama pandemi Covid-19, realisasi penerimaan pajak negara mengalami kontraksi.

"Tentu kita pahami bahwa akibat pandemi ini penerimaan negara kita mengalami tantangan yang luar biasa hebat," ujar Puteri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/5).


"Tahun lalu saja, penerimaan pajak kita terkontraksi sekitar minus 19,7 persen atau hanya terealisasi 89,3 persen dari target (sesuai Perpres 72/2020)," imbuhnya.

Khusus penerimaan dari pajak PPN, kata Puteri, juga mengalami kontraksi sekitar minus 15,6 persen atau hanya terealisasi sekitar 88,4 persen dari target.

"Hal ini tidak terlepas dari menurunnya aktivitas konsumsi terutama pelemahan konsumsi rumah tangga akibat pandemi," ungkapnya.

Legislator Partai Golkar ini berharap, sebelum kenaikan PPN difinalkan dan diterapkan. Pemerintah harus serius melakukan kajian, terutama dampak sosial bagi masyarakat jika pajak dinaikkan.

"Untuk itu, kami meminta pemerintah agar rencana ini perlu dikaji secara mendalam dan menyeluruh," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya