Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Adul Kharis Almasyhari/Net

Dunia

Komisi I DPR: Indonesia Harus Kawal Gencatan Senjata Israel-Hamas

JUMAT, 21 MEI 2021 | 08:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Indonesia harus mengawal kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada Jumat (21/5) pukul 02.00 dinihari waktu setempat.

Meski gencatan senjata telah disepakati, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Adul Kharis Almasyhari mengatakan, hal tersebut tidak dapat menghilangkan kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR mengutuk kebiadaban, kekejaman negara apartheid Israel, gencatan senjata tidak akan menghapus kejahatan perang Israel di Gaza dan Masjid Al Aqsa. Saya meminta Kemlu untuk terus mengawal gencatan senjata ini melalui upaya internasional di PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam)," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Jumat.


Kharis juga mendorong agar OKI bersatu memperjuangkan kemerdekaan Palestina, seperti usulan Indonesia dalam beberapa langkah kunci yang harus dilakukan organisasi tersebut.

"Ibu (Menteri Luar Negeri) Retno (Marsudi) menekankan tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak dalam mendukung Palestina," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendesak agar bantuan kemanusiaan yang digalang pemerintah dan masyarakat dapat masuk ke Gaza.

Kharis mengatakan, segala tindakan biadab Israel tidak dibenarkan sama sekali, termasuk membombardir Gaza, membunuh anak-anak, dan perempuan.

Data hingga saat ini menyebutkan sedikitnya 232 warga Palestina tewas dengan ribuan lainnya terluka dalam serangan Israel ke Gaza.

Kejahatan Israel juga terjadi ketika polisi menyerang jamaah di Masjid Al Aqsa, menggusur paksa warga Palestina di Tepi Barat, dan banyak tindakan lainnya yang dilakukan Israel selama pendudukan di bumi Palestina.

"Perang ini belum akan usai jika negara Palestina belum merdeka dan masih diduduki Israel," tegas  anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

"Kita jangan lupa bahwa Palestina adalah satu-satunya negara di dunia modern yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai kekuatan yang menjajah," tambahnya.

"Kemerdekaan Palestina adalah hak rakyat Palestina dan Pembukaan Konsitusi NKRI jelas berada bersama Palestina merdeka," pungkas Kharis.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya